Jakarta (ANTARA News) - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai undangan untuk menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat sah meskipun tidak ditandatangani oleh ketua umum.

"Kalau undangan itu kan hal teknis, ditandatangani oleh sekretariat saja sah," kata Marzuki Alie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Marzuki, persoalan teknis persiapan Rapimnas Partai Demokrat ditangani oleh Sekretaris Mejelis Tinggi Jero Wacik.

Undangan Rapimnas Partai Demokrat, menurut dia, adalah persoalan teknis yang ditangani oleh Jero Wacik.

"Soal teknis, saya tidak tahu. Silakan tanya pada Pak Wacik," katanya.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengambil alih kepemimpinan partai tersebut sudah menyebarkan undangan kepada pimpinan daerah dan pimpinan cabang Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk menghadiri acara Rapimnas di Jakarta, pada 17 Februari 2013.

Undangan tersebut cukup membuat bingung pimpinan DPC Partai Demokrat karena tidak ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Namun, undangan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan undangan Rapimnas tidak ditandatangani oleh ketua umum karena untuk sementara kepemimpinannya diambilalih oleh Majelis Tinggi yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.

Mubarok menyatakan undangan Rapimnas Partai Demokrat tetap sah dan cukup ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Penyelenggara Rapimnas itu Majelis Tinggi sehingga yang menandatangani undangan juga pimpinan Majelis Tinggi," katanya.

Mubarok menambahkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan menghadiri Rapimnas yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada Minggu (17/2).

Rapimnas Partai Demokrat akan dihadiri sekitar 1.300 perserta yang meliputi pengurus DPP, DPD, dan DPC Partai Demokrat serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
(R024/I007)