"Akan ada pertemuan tingkat tinggi untuk mendukung rencana tanggap kemanusiaan di Sudan," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan, Senin (12/6).
Pertemuan tersebut akan diselenggarakan bersama dengan Mesir, Jerman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Eropa.
Sudan tengah dilanda kekerasan akibat konflik antara tentara dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di negara Afrika itu.
PBB menyebut situasi kemanusiaan di Sudan sangat genting karena bahan-bahan kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi langka di pusat-pusat perkotaan yang paling terpukul akibat pertempuran.
Lebih dari 13,6 juta anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa di Sudan -- jumlah tertinggi yang pernah tercatat di negara itu di tengah pertempuran sengit, menurut badan anak-anak PBB (UNICEF).
Lebih dari 700 korban tewas, termasuk 190 anak-anak, dan 6.000 orang lainnya terluka, menurut data PBB.
Selain itu, lebih dari satu juta penduduk telah mengungsi dan sedikitnya 840.000 orang mencari perlindungan di daerah pedesaan dan negara bagian lain. Sekitar 250.000 orang orang sudah angkat kaki melintasi perbatasan Sudan.
Konflik itu dipicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak bertikai tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata Sudan.
Integrasi merupakan syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Tindakan militer itu dikecam oleh kalangan kekuatan politik sebagai kudeta.
Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan penyelenggaraan pemilu pada awal 2024.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Sudan umumkan Kepala Misi PBB sebagai "persona non grata"
Baca juga: PBB kutuk keras penjarahan pusat logistik WFP di Sudan