Jakarta (ANTARA News) - Konsep "blue economy" (ekonomi biru) yang menerapkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan diklaim telah digunakan secara luas di dunia internasional karena memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

"Konsepsi pembangunan berkelanjutan seperti konsep `blue economy` saat ini telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, Rabu.

Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, ujar Sharif, dalam berbagai forum internasional telah menjadi pelopor dalam mempromosikan penerapan konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Menindaklanjuti hal tersebut, menurut dia, KKP yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan harus berada di garis terdepan untuk mempromosikan dan melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

"Pada dasarnya semua pihak sangat berkepentingan dengan pembangunan yang tidak mengorbankan masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi juga harus menjadi warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang," katanya.

Untuk itu, ia mengemukakan agar prinsip "blue economy" harus diimplementasikan dalam berbagai kebijakan KKP terutama dalam program percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat, konsep itu selain mampu menciptakan industri kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, juga dapat melipatgandakan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan menggerakan perekonomian masyarakat sekitar.

"KKP akan terus mendorong para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat luas untuk terus menggali peluang penerapan `blue economy` dan strategi operasional dalam industrialisasi kelautan dan perikanan," kata Sharif.

Ia menambahkan, dalam upaya menggali lebih dalam konsepsi dan peluang penerapan "blue economy" dalam industrialisasi kelautan dan perikanan, KKP telah mengadakan serangkaian diskusi, baik di lingkup internal maupun melibatkan para pakar dan ahli dari luar KKP.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, Jumat (8/2), mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan impian-impian belaka yang menyatakan bahwa pasokan ikan domestik terjaga.

"Padahal realitanya, pasokan ikan didalam negeri cukup terganggu akibat banjir dan cuaca buruk serta gelombang tinggi yang terjadi di perairan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya harga-harga ikan di pasaran, akibat minimnya suplai yang tersedia," katanya.

(M040)