Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memotivasi para pemuda menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melalui jalur resmi untuk menghindari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kalau (korban) TPPO itu tidak ada perjanjian kerja, mereka diperjualbelikan, ada eksploitasi waktu kerja, bisa dipekerjakan sampai 20 jam per hari, tetapi kalau jadi PMI lewat jalur resmi, perannya seperti duta besar, akan dilepas sama seperti kontingen atlet dan kontingen penting negara," kata Benny pada sosialisasi tentang PMI yang dilakukan di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Sabtu.

Ia menyebutkan ada 9 juta PMI di luar negeri, tetapi hanya 4.727.382 yang mendapatkan penempatan resmi dan terdaftar di SISKOP2MI, sedangkan sisanya pekerja ilegal.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tidak mudah termakan iming-iming dan hoaks yang kini marak disebarkan lewat media sosial, agar terhindar dari TPPO.

Benny juga menjelaskan bahwa TPPO ini masih berlangsung karena didukung dan dikuasai oleh oknum dari dalam lembaga maupun instansi.

"Oknum TNI, Polri, Kementerian juga ada yang terlibat TPPO. Untuk itu, saya selalu menekankan bahwa mereka juga perlu ditindak tegas, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas," katanya.

Baca juga: BP2MI: Perlu pemahaman kerangka hukum sama berantas TPPO di ASEAN
Ia mengaku mendapat mandat langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga martabat para PMI, karena sebelumnya ketika kembali ke Tanah Air, mereka diperas, dieksploitasi, dan dijebak oleh oknum yang menjalankan bisnis-bisnis ilegal.

Atas perintah presiden tersebut, Benny kemudian melakukan transformasi untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang pekerja migran di luar negeri.

"Kalau dulu kan disebut TKI, sekarang PMI. Atas perintah presiden, di Belanda sekarang punya lounge khusus PMI, ada delapan lounge dan bisa diakses secara gratis. Jadi, mereka dilepas dengan baik, juga disambut dengan baik pula di negara tujuan, ketika kembali lagi ke Indonesia juga disambut sebagai pahlawan," ujar dia.

Ia menjelaskan, apabila menjadi PMI resmi, masyarakat bisa mendapatkan gaji tinggi, serta dijamin dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.

"Saya melepas 350 perawat ke Jepang, gajinya Rp27-30 juta per bulan. Jerman lebih tinggi lagi, gaji perawat Rp34-40 juta per bulan. Itu pekerja yang resmi, gajinya besar, mendapatkan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan di RS," tuturnya.

Baca juga: BP2MI: Iklan media sosial jadi cara baru pelaku jerat korban TPPO
Benny juga menjelaskan bahwa PMI kini sudah mendapatkan surat kepercayaan resmi dari negara atau credential letter, yang dilengkapi tiga bahasa, yakni Inggris, Indonesia, dan bahasa negara tujuan.

"Dulu hanya duta besar yang bisa dapat, tetapi sekarang PMI juga bisa mendapatkan credential letter, setelah mendapat credential letter, PMI otomatis mendapatkan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum," kata dia.

Selain itu, Benny juga mengemukakan bahwa PMI bisa mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank resmi yang bekerja sama dengan BP2MI.

"Dulu kan kebiasaannya menggadaikan barang, menjual tanah keluarga untuk bekal ke luar negeri, sekarang saya tidak mau itu terjadi, untuk itu sudah ada KUR dengan plafon Rp100 juta, bagaimanapun mereka juga butuh bayar paspor, tes kesehatan, visa, pelatihan mahal, dan tiket," katanya.

Selain itu, PMI juga bisa mendapatkan kredit rumah bersubsidi yang tahun ini akan diluncurkan.

Baca juga: BP2MI: Keterlibatan Polri perkuat pemberantasan sindikat TPPO
"Adik-adik sekalian kalau ingin bekerja di luar negeri, ubah pola pikirnya, dengan peluang kerja yang banyak, manfaatkan, jangan khawatir karena anda akan dipersiapkan menjadi orang yang benar-benar kompeten, dengan enam bulan pelatihan, anda turut menjadi duta, ambassador negara," tuturnya.