Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan survei kolaborasi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem.

“Dilakukan survei kolaborasi antara BPIW, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, identifikasi kondisi lingkungan, dan potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan,” ujar Kepala BPIW Yudha Mediawan di Jakarta, Kamis.

Yudha mengatakan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, Kementerian PUPR melalui BPIW melaksanakan pengolahan data untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas dalam rangka integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR. Sebelum akhirnya dilakukan survei kolaborasi dan penanganan.

BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah.

Baca juga: BPIW Kementerian PUPR ajukan anggaran 2024 sebesar Rp141,6 miliar
Baca juga: BPIW Kementerian PUPR kena "refocusing" anggaran Rp57,3 miliar

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam menentukan wilayah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kementerian PUPR mendukung rencana pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Kebijakan pemerintah telah dinyatakan Presiden RI, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga maksimal mencapai 0 persen pada tahun 2024 melalui kerjasama lintas kementerian.

Sementara itu, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui strategi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Menurut dia, beberapa peran Kementerian PUPR yang telah dirasakan manfaatnya masyarakat di antaranya melalui penyediaan rumah layak huni, penyediaan sanitasi dasar dan sumber air minum di lokasi kantong kemiskinan, serta pembangunan pilot project kolaboratif bersama pemerintah daerah dan swasta.