Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI menjalankan program prioritas dan strategis dengan menyetujui usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

"UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Komisi VI DPR RI turut mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang pada tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen. Komisi VI DPR RI juga mendorong KemenKopUKM untuk bisa meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.

“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM," kata Budi.

Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan agar KemenKopUKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.

"Agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain," kata Budi.

Budi mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya seperti KemenBUMN, Kemendag, dan sebagainya.

Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya. "Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja," kata Budi.

Senada, anggota Komisi VI DPR RI Haris Turino juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliun.

"Kami mendukung program Rumah Kemasan, dimana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern," kata Haris.

Adapun Menteri Koperasi dan UKM Teten menuturkan bahwa sebelumnya pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp3 triliun, namun Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas telah ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 adalah senilai Rp1,49 triliun.

“Saya tidak terlalu yakin ini akan dipenuhi tapi kita coba usulkan karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu, mestinya banyak program yang harus diperluas,” tuturnya.

Baca juga: Komisi VI setujui pagu anggaran 2022 Kemenkop-UKM Rp1,44 triliun
Baca juga: Kemenkop-UKM usul pagu anggaran tahun 2022 Rp1,44 triliun