Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan provinsi yang dipimpinnya ini mengalami surplus anggaran Rp401,78 miliar sebagaimana telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Surplus tersebut salah satunya disebabkan capaian realisasi pendapatan daerah yang melampaui target hingga 107,92 persen," kata Khofifah melalui keterangan tertulis, di Surabaya, Selasa.

Gubernur Khofifah mengungkapkan surplus terealisasi berkat kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Capaian ini merupakan bentuk sinergisitas kita semua," ujarnya saat menyampaikan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jatim tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim Surabaya pada 5 Juni 2023.

Gubernur Khofifah memaparkan, sepanjang tahun 2022 realisasi pendapatan daerah mencapai Rp31,9 triliun atau 107,92 persen dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp29,56 triliun.

Jumlah surplus pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp21,25 triliun atau 117,29 persen dari target Rp18,12 triliun, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, selain PAD, penerimaan juga berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp10,56 triliun atau 92,68 persen dari target. Di antaranya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dan dana insentif daerah.

Selanjutnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp84,38 miliar atau 192,46 persen dari target.

"Angka ini disokong oleh pendapatan hibah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya lagi.

Khofifah menandaskan realisasi belanja daerah tahun 2022 mencapai Rp31,5 triliun lebih atau memenuhi 93,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp33,6 triliun. Terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp20,88 triliun, realisasi belanja modal Rp2,5 triliun, realisasi belanja tidak terduga Rp116,31 miliar atau 16,40 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp709,19 miliar, serta realisasi belanja transfer Rp7,99 triliun.

Mantan Menteri Sosial itu menguraikan belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota sebesar Rp7,29 triliun dan belanja bantuan keuangan Rp699,22 miliar.

"Pemprov Jatim masih akan melakukan tindak lanjut yang tegas dan terukur pada temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI," ujarnya lagi.
Baca juga: Firli Bahuri ingatkan program APBD harus sasar kepentingan rakyat
Baca juga: Bupati Jember temui Gubernur Jatim untuk minta izin gunakan Perkada