"Pemerintah telah memiliki komitmen, karena Pak Presiden Jokowi, perlu kita lihat angka kemiskinan kita selama 20 tahun terakhir. Ini adalah posisinya yang boleh dikatakan terendah sepanjang 20 tahun. Kemiskinan kita pada saat ini 9,7 persen," ujar Arif saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.
Ia melihat pemerintahan era Jokowi telah menunjukkan komitmen mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tidak hanya itu, Jokowi juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrem seperti menjadi komitmen negara global.
"Jadi terendah dalam 20 tahun terakhir, walaupun pada waktu COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 sempat dobel digit, tetapi kemudian di tahun 2022 turun. Seharusnya kalau tidak ada COVID-19, angkanya rendah di bawah 9,7 persen tadi," katanya.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi bahkan menginginkan kemiskinan ekstrem selesai pada 2024 atau lebih cepat dari target global pada 2030.
"Disepakati negara dalam persidangan PBB pada 2015, menjadikan salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan itu mengakhiri kemiskinan ekstrem di tahun 2030, tetapi pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan pada 2024," jelas dia.
Baca juga: Rakernas III PDIP momentum terjemahkan Pancasila perangi kemiskinan
Hal ini juga sejalan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusung tema "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara" pada 6-8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Pasalnya, upaya mengentaskan kemiskinan sebenarnya menjadi mandat konstitusi Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
"Mandat konstitusi di Pasal 34 ayat 1 itu sebenarnya satu tarikan napas dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian. Jadi, sejak awal disadari pendiri bangsa, penyelesaian problematika fakir miskin dan anak terlantar adalah caranya dengan menjalankan apa yang kita sebut dengan demokrasi ekonomi," imbuhnya.
Ia melihat perlu dukungan semua pihak seperti kepala daerah sampai fraksi di DPR untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Pemerintah sendiri sudah mengambil langkah-langkah kebijakan, baik itu melalui UU APBN, maupun instruksi atau aturan yang sifatnya khusus yang dikeluarkan Pak Presiden," tambah dia.
Untuk itu, dia menyambut positif rencana PDIP karena mau membahas soal kemiskinan dalam Rakernas III yang dilaksanakan di Sekolah Partai. Arif juga berharap melalui rakernas itu dapat terbangun secara bersama-sama komitmen untuk mencapai kemiskinan 0 persen pada 2024.
Baca juga: PDIP gelar rakernas bertema "Fakir Miskin dan Anak Telantar"