Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya berkomitmen mengatasi perdagangan manusia ("human trafficking") di Indonesia.


"Terkait dengan perdagangan, 'human trafficking' itu kan harus kita atasi," ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin. Ia menegaskan negara harus mampu memberikan perlindungan kepada warganya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengelola wilayah perbatasan RI. "Negara harus melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka, Pak Jokowi kan menata perbatasan," katanya. Menurut dia, perbatasan negara memiliki peran penting sebagai akses keluar masuk Indonesia. Namun, perbatasan sering dianggap sebagai halaman belakang suatu negara. "Dulu perbatasan itu dianggap halaman belakang dan ini dirumuskan oleh kongres ketiga partai pada tahun 2010," tambah dia. Padahal, katanya, perbatasan merupakan beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. Untuk itu, kata dia, pada Kongres PDIP 2010 pihaknya sudah merumuskan apabila kelak partai berlambang banteng moncong putih itu dipercaya rakyat akan membangun perbatasan NKRI menjadi halaman terdepan Indonesia. "Maka, ini dijalankan dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Jokowi yang menjadikan perbatasan sebagai halaman-halaman depan dan pusat-pusat kemajuan di mana konsepsi Indonesia membangun dari pinggiran, Indonesiasentris itu dikedepankan," jelas Hasto. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhkam) Mahfud MD menilai kondisi wilayah perbatasan Indonesia sudah semakin baik. "Dari laporan yang saya terima, terutama dari Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan dari hasil pengamatan langsung, saya sebagai ketua pengarah serta saudara-saudara BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah. Saya dapat menyimpulkan secara bertahap wajah perbatasan kita ini sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5). Dengan kondisi perbatasan yang semakin membaik itu, lanjutnya, masyarakat jadi merasakan banyak manfaat.

Baca juga: Mahfud MD nilai kondisi perbatasan RI semakin baik
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan penyelesaian masalah perbatasan Malaysia Menurut Mahfud, perbatasan negara adalah beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, sehingga pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) secara simultan dan terarah. Secara geografis, lanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, yaitu sekitar 17.580 pulau. Menurut Mahfud, semua pulau itu sudah dicatatkan ke PBB. "Ada pulau yang sudah bernama dan ada yang belum bernama," tambah Mahfud. Oleh karena itu, pemerintah membentuk BNPP melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) . "Para menko (menteri koordinator) sebagai pengarah, mendagri sebagai ketuanya, ditambah 27 kementerian dan lembaga hingga para gubernur yang wilayahnya punya perbatasan dengan negara lain menjadi anggota," ucap Mahfud. Dia mengungkapkan di penghujung Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023/2024 dan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2023/2024 akan berakhir. Oleh karena itu, maka diperlukan "refocusing" agar target di perbatasan yang belum terlaksana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal. Hal itu, katanya, untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.