Wapres instruksikan kementerian/lembaga kejar target IPP 2024
30 Mei 2023 14:37 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sekaligus Launching Perpres 43 Tahun 2022, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/5/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta kementerian/lembaga untuk mengejar pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 sebesar 57,67 persen.
Hal itu disampaikan Wapres dalam pengantar-nya pada Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sekaligus Launching Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
"Ada beberapa catatan. Pertama capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada 2020 sebesar 51 persen atau menurun dibandingkan 2019 sebesar 52,8 persen. Meskipun penurunan ini merupakan dampak dari pandemi, kita harus mengejar ketertinggalan IPP yang dalam RPJMN kita 2020-2024 ditargetkan 57,67 pada 2024," ujar Wapres.
Wapres mengatakan IPP menyangkut lima domain yang seluruhnya patut menjadi perhatian yaitu pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Menurut data BPS, pada 2022 terdapat 65,82 juta penduduk di dalam kelompok umur pemuda (rentang 16 sampai 30 tahun) atau 24 persen dari total penduduk.
Baca juga: Wapres: Manajemen talenta jadi instrumen efektif pilih calon pemimpin
Baca juga: Wapres minta talenta birokrat dibekali visi antikorupsi
Namun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pemuda mencapai 13,93 persen, yang artinya sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Perlu langkah-langkah strategis dari kementerian/lembaga untuk mendayagunakan segenap potensi, baik melakukan peningkatan aktivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan program dan kegiatan kajian penyelenggaraan kepemudaan maupun juga tentu terobosan-terobosan lainnya," ujarnya.
Wapres meminta menteri beserta pimpinan lembaga untuk melaporkan kesiapan dan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan tahun 2023-2024.
"Untuk itu saya minta kepada Pak Menko PMK untuk melaporkan hasil koordinasi secara umum dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjelaskan pelaksanaan Perpres 43, kemudian menteri lain, juga kepala lembaga," kata dia.
Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.
Hal itu disampaikan Wapres dalam pengantar-nya pada Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sekaligus Launching Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
"Ada beberapa catatan. Pertama capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada 2020 sebesar 51 persen atau menurun dibandingkan 2019 sebesar 52,8 persen. Meskipun penurunan ini merupakan dampak dari pandemi, kita harus mengejar ketertinggalan IPP yang dalam RPJMN kita 2020-2024 ditargetkan 57,67 pada 2024," ujar Wapres.
Wapres mengatakan IPP menyangkut lima domain yang seluruhnya patut menjadi perhatian yaitu pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Menurut data BPS, pada 2022 terdapat 65,82 juta penduduk di dalam kelompok umur pemuda (rentang 16 sampai 30 tahun) atau 24 persen dari total penduduk.
Baca juga: Wapres: Manajemen talenta jadi instrumen efektif pilih calon pemimpin
Baca juga: Wapres minta talenta birokrat dibekali visi antikorupsi
Namun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pemuda mencapai 13,93 persen, yang artinya sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Perlu langkah-langkah strategis dari kementerian/lembaga untuk mendayagunakan segenap potensi, baik melakukan peningkatan aktivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan program dan kegiatan kajian penyelenggaraan kepemudaan maupun juga tentu terobosan-terobosan lainnya," ujarnya.
Wapres meminta menteri beserta pimpinan lembaga untuk melaporkan kesiapan dan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan tahun 2023-2024.
"Untuk itu saya minta kepada Pak Menko PMK untuk melaporkan hasil koordinasi secara umum dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjelaskan pelaksanaan Perpres 43, kemudian menteri lain, juga kepala lembaga," kata dia.
Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
Tags: