Monrovia (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan di berbagai forum dunia, termasuk dalam pertemuan Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Monrovia bahwa bicara pembangunan, maka good governance dan pemberantasan korupsi menjadi persyaratan dan sudah menjadi agenda pemerintah Indonesia.

"Dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih di Indonesia bukan karena perintah dunia, tapi itu agenda kita," katanya dalam keterangan pers di Monrovia, Jumat malam (Sabtu WIB), sebelum melanjutkan kunjungan ke Nigeria.

Menurut Presiden, pemberantasan korupsi menjadi agenda pemerintahannya.

"Yang salah dihukum, dan tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," katanya menjawab pertanyaan ANTARA mengenai komunike Monrovia yang mengkaitkan perang melawan korupsi sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan sejagat.

Presiden mengatakan, korupsi bukan hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju.

Perusahaan multinasional yang melakukan korupsi dan suap, kata Presiden, mendapat sanksi yang tidak ringan di negara maju.

"Ada negara yang jadi tempat pelarian koruptor, ada juga yang jadi tempat pencucian uang. Jadi perlu kerjasama PBB untuk memerangi itu. Kita ikut barisan itu," katanya.

Presiden mengatakan, membuat sistem bagi tercapaianya pemerintahan bersih perlu waktu yang tidak sedikit.

"Hong Kong 15 tahun, Indonesia belum 15 tahun," katanya.

Pembagian kekuasaan di Indonesia semakin jelas, menurut Presiden, bukan hanya antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berbagi kekuasaan, tapi juga antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jalan masih panjang, tetapi tata kelola pemerintahan yang bersih Insya Allah akan terwujud, dan kemiskinan bisa diberantas," demikian Presiden Yudhoyono.

(ANT)