Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar melakukan pembangunan daerahnya dengan berlandaskan riset.


"Pemerintah Provinsi Bali diimbau untuk melakukan pembangunan dengan berlandaskan riset," kata Yusharto sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, dengan berlandaskan riset,maka manfaat pembangunan Bali akan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk "Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)" yang diselenggarakan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Senin. Yusharto mengingatkan bahwa pembangunan yang tepat sasaran perlu menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, kedua pihak perlu berkolaborasi agar upaya untuk memperbaiki peniliaian IID, IPKD, dan IIKD yang berdampak pada pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

Baca juga: BSKDN Kemendagri buka pelaporan inovasi daerah lewat aplikasi IID
Baca juga: BSKDN minta pemda kerja sama dengan lembaga pendidikan soal inovasi Yusharto menyampaikan BSKDN bersedia membantu Pemprov Bali membangun daerahnya dengan memberikan pembinaan dan pengawasan (binwas). Binwas diberikan agar Pemprov Bali, terutama kepala daerah dapat menghasilkan kebijakan strategis yang disusun berdasarkan hasil pengkajian terhadap data dan fakta di lapangan. "Dengan begitu, berbagai tujuan pembangunan dapat tercapai, yakni mulai dari peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, lapangan pengusaha, peningkatan dan pemerataan akses, hingga kualitas pelayanan publik dari waktu ke waktu akan semakin baik," ujar dia. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BSKDN Kurniasih menyampaikan pihaknya tidak hanya melakukan binwas secara langsung dengan mendatangi daerah, tetapi berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah secara virtual. Hal tersebut, kata dia, dilakukan BSKDN untuk meningkatkan penilaian hasil pengukuran sejumlah indeks di daerah, termasuk di Bali. "Untuk memberikan binwas, kami tidak hanya datang ke daerah untuk berdiskusi. Silakan, ada fasilitas 'zoom meeting' yang bisa dijadikan alat komunikasi. Jadi, tidak terbatas harus datang ke kami. Jika daerah membutuhkan informasi, baik terkait IID, IKKD, maupun IPKD bisa hadir secara virtual," ucap dia.