Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengajak anggota G20 untuk mendukung agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hal ini diangkat Indonesia pada Pertemuan kedua Kelompok Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Working Group/TIWG) G20 India yang berlangsung di Bengaluru, India, pada 23-25 Mei 2023.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, pada kesempatan terpisah menyampaikan, prioritas utama dan hal penting bagi Indonesia terhadap agenda Reformasi WTO adalah untuk menyelesaikan kebuntuan dari fungsi Badan Banding WTO (Appellate Body).

"Negara anggota G20 harus dapat memanfaatkan momentum untuk memajukan proses diskusi di dalam WTO dengan fokus pada sistem penyelesaian sengketa WTO," ujar Djatmiko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Presidensi India kembali menekankan pentingnya dukungan negara anggota G20 atas prinsip-prinsip dasar WTO, memastikan fungsi WTO yang terbuka, inklusif dan transparan, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO hingga berfungsi penuh pada 2024.

Menurut Djatmiko, WTO harus dapat mengakomodasi kebutuhan negara berkembang maupun kurang berkembang sesuai dengan tujuan utama pembentukan. Hal ini mengingat tiga per empat anggota WTO merupakan negara berkembang dan kurang berkembang.

Lebih lanjut, WTO dinilai harus mengedepankan aspek pembangunan melalui implementasi special and differential treatment (S&DT), yang efektif serta menyediakan ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka mengambil manfaat dari perdagangan internasional serta mengatasi tantangan dan krisis global.

Dukungan atas multilateralisme serta reformasi WTO juga menjadi agenda utama pada pertemuan tingkat Menteri Bidang Perdagangan, Investasi dan Industri (Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting) Presidensi G20 Indonesia September 2022.

Negara anggota G20 telah menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan aturan, nondiskriminatif, adil, terbuka, inklusif, merata, berkelanjutan, dan transparan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.

"Agenda Reformasi WTO bertujuan untuk meningkatkan tiga fungsi pilar utama yaitu fungsi negosiasi, fungsi transparansi dan pemantauan, dan fungsi penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prioritas bersama untuk penguatan dan modernisasi WTO," kata Djatmiko.

G20 menjadi forum penting, khususnya bagi para menteri yang membidangi perdagangan dan investasi untuk memberikan dukungan politik yang kuat dan keinginan bersama untuk terus memajukan upaya Reformasi WTO. Untuk itu, pembahasan ini merupakan agenda rutin pertemuan G20 TIWG.

Selain itu, pertemuan ini fokus pada upaya anggota G20 dalam mendukung hasil Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) WTO ke-12 2022 serta menuju PTM WTO ke-13 2024.

Pada pertemuan TIWG kedua ini, India mengajukan lima usulan dokumen capaian kesepakatan tingkat menteri. Dokumen capaian tersebut mencakup penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerangka pemetaan rantai nilai global, kumpulan praktik terbaik Mutual Recognition Agreements (MRAs) sektor jasa, dan inisiatif dialog kebijakan anggota G20.

Pertemuan Kedua G20 TIWG India dipimpin oleh Minister of State, Ministry of Commerce and Industry India, Som Parkash. Pertemuan ini dihadiri seluruh perwakilan negara anggota G20 dan negara undangan yakni Mesir, Bangladesh, Persatuan Emirat Arab, Mauritius, Belanda, Oman, Singapura, Spanyol, dan Comoros.

Baca juga: Indonesia usung isu kesetaraan agar menang banding soal nikel di WTO
Baca juga: RI kedepankan persamaan pandangan anggota G20 dalam reformasi WTO
Baca juga: Dirjen WTO: Reformasi penyelesaian sengketa menjadi "prioritas"