Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan publik.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.

"BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas," ujarnya.

Penegasan itu disampaikan Misbakhun saat menjadi pembicara kunci pada sosialisasi optimalisasi Peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (26/5).

Sosialisasi itu, kata dia, untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR.

"DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK," katanya menegaskan.

Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, BPK adalah lembaga tinggi negara.

Selain itu, Misbakhun juga memuji Pemkot Pasuruan yang selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Anggota BAKN DPR itu akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.

Sementara itu, Wali Kota Pasurun Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku bangga karena Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi untuk sosialisasi itu.

Menurut dia, sosialisasi itu merupakan cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.

"Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti," pesannya.

Baca juga: Ada tiga indikator birokrasi baik
Baca juga: Gubernur Aceh bidik tiga sasaran keberhasilan reformasi birokrasi