Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
26 Mei 2023 21:41 WIB
Arsip - Pelayat menghadiri pemakaman Abdulloh Esormusor, 34, tersangka pemberontak yang mengalami koma setelah diinterogasi oleh aparat keamanan di provinsi Pattani, selatan Thailand, Minggu (25/8/2019). (REUTERS/STRINGER)
Bangkok (ANTARA) - Pemerintah baru Thailand harus terus berhubungan dengan pemberontak di wilayah selatan negara itu untuk memastikan perdamaian, kata seorang pejabat tinggi Thailand yang terlibat dalam pembicaraan itu pada Jumat.
Aliansi yang dipimpin partai Move Forward, yang memenangi pemilu Thailand bulan ini, mengatakan akan memprioritaskan terciptanya perdamaian di provinsi-provinsi selatan yang didominasi Muslim dan orang Melayu di mana konflik telah terjadi selama puluhan tahun.
Jenderal Wanlop Rugsanaoh, kepala Panel Dialog Perdamaian Thailand mengatakan pemerintah berikutnya harus "mempertahankan kesinambungan dan momentum pembicaraan", yang dilanjutkan tahun lalu setelah dihentikan sementara selama dua tahun karena pandemi.
"Proses itu bagaimana pun harus dilanjutkan," katanya. Ia menambahkan timnya akan bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembicaraan itu sampai pemerintahan baru terbentuk.
Kelompok pemberontak utama di wilayah itu, Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang menyerukan kemerdekaan dari Thailand dan berpartisipasi dalam pembicaraan itu tidak memberikan tanggapan ketika diminta berkomentar,
Wilayah tersebut berbatasan dengan Malaysia dan sebelumnya merupakan bagian dari sebuah kesultanan Melayu yang merdeka, Patani, sebelum dianeksasi oleh Thailand pada 1909 sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris.
Fase konflik terbaru terjadi pada 2004, dan lebih dari 7.300 orang telah terbunuh sejak itu, menurut Deep South Watch, sebuah kelompok yang memonitor kekerasan itu.
Pemimpin partai Move Forward, Pita Limjaroenrat telah mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, proses perdamaian itu akan dipimpin oleh sipil, bukan militer, dan akan mempertimbangkan hak asasi manusia, koeksistensi dalam masyarakat multikultural dan partisipasi publik yang lebih besar.
Analis mengatakan pemerintahan yang dipimpin Move Forward akan mampu mendorong lebih banyak partisipasi publik dan komunitas internasional.
"Pembicaraan perdamaian adalah bagian dari negosiasi yang lebih besar antara negara Thailand dengan orang-orang Patani," kata analis keamanan Don Pathan.
"Tantangannya adalah untuk muncul dan mengidentifikasi syarat untuk hidup berdampingan secara damai antara semua pihak," katanya menambahkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Pejabat Thailand tolak tuntutan pemberontak Muslim
Baca juga: Pemerintah Thailand tolak perundingan perdamaian dengan pemberontak selatan
Aliansi yang dipimpin partai Move Forward, yang memenangi pemilu Thailand bulan ini, mengatakan akan memprioritaskan terciptanya perdamaian di provinsi-provinsi selatan yang didominasi Muslim dan orang Melayu di mana konflik telah terjadi selama puluhan tahun.
Jenderal Wanlop Rugsanaoh, kepala Panel Dialog Perdamaian Thailand mengatakan pemerintah berikutnya harus "mempertahankan kesinambungan dan momentum pembicaraan", yang dilanjutkan tahun lalu setelah dihentikan sementara selama dua tahun karena pandemi.
"Proses itu bagaimana pun harus dilanjutkan," katanya. Ia menambahkan timnya akan bekerja dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembicaraan itu sampai pemerintahan baru terbentuk.
Kelompok pemberontak utama di wilayah itu, Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang menyerukan kemerdekaan dari Thailand dan berpartisipasi dalam pembicaraan itu tidak memberikan tanggapan ketika diminta berkomentar,
Wilayah tersebut berbatasan dengan Malaysia dan sebelumnya merupakan bagian dari sebuah kesultanan Melayu yang merdeka, Patani, sebelum dianeksasi oleh Thailand pada 1909 sebagai bagian dari perjanjian dengan Inggris.
Fase konflik terbaru terjadi pada 2004, dan lebih dari 7.300 orang telah terbunuh sejak itu, menurut Deep South Watch, sebuah kelompok yang memonitor kekerasan itu.
Pemimpin partai Move Forward, Pita Limjaroenrat telah mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, proses perdamaian itu akan dipimpin oleh sipil, bukan militer, dan akan mempertimbangkan hak asasi manusia, koeksistensi dalam masyarakat multikultural dan partisipasi publik yang lebih besar.
Analis mengatakan pemerintahan yang dipimpin Move Forward akan mampu mendorong lebih banyak partisipasi publik dan komunitas internasional.
"Pembicaraan perdamaian adalah bagian dari negosiasi yang lebih besar antara negara Thailand dengan orang-orang Patani," kata analis keamanan Don Pathan.
"Tantangannya adalah untuk muncul dan mengidentifikasi syarat untuk hidup berdampingan secara damai antara semua pihak," katanya menambahkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Pejabat Thailand tolak tuntutan pemberontak Muslim
Baca juga: Pemerintah Thailand tolak perundingan perdamaian dengan pemberontak selatan
Penerjemah: Raka Adji
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
Tags: