Bangli, Bali (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangli, meminta Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, membantu mengangkut sampah dari hotel dan restoran serta meminta PDAM Kintamani memasok air bersih bagi industri pariwisata di kawasan Kintamani.

"Kami juga memohon agar Pemkab Bangli menerapkan kebijakan yang tepat atas pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT) sehingga tidak mematikan perusahaan pemandian air panas yang tumbuh di kawasan Geopark Batur," kata Ketut Marjana yang kembali menakhodai Badan Pengurus Cabang (BPC) PHRI Bangli Periode 2023-2028 di Bangli, Jumat.

Kemudian masalah banyaknya lalat diharap mendapat penanganan dari Pemkab Bangli, karena lalat telah menjadi keluhan utama para wisatawan.

Begitu juga terkait promosi pariwisata diharap Pemkab Bangli turut serta aktif membantu. "Pemkab Bangli kiranya turut serta dalam aktivitas pemasaran dan promosi pariwisata, karena pengembangan pariwisata adalah juga merupakan kewajiban pemerintah," kata Ketut Marjana yang juga CEO Toya Devasya, serta mantan Dirut PT Pos Indonesia.

Ketut Marjana terpilih kembali menjadi Ketua BPC PHRI melalui Musyawarah Cabang II Tahun 2023 dengan mengusung tema Melalui Muscab PHRI Bangli kita wujudkan pariwisata Bangli yang berkesinambungan guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangli.

Musyawarah BPC PHRI Bangli secara aklamasi menunjuk I Ketut Marjana untuk kembali memimpin organisasi profesi BPC PHRI Bangli periode 2023 - 2028.

Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 47 sertipikat tanah di Bangli

Baca juga: Opini WTP jadi kado istimewa HUT kota Bangli ke-819

Kadis Pariwisata Bangli yang diwakili Kabid Pemasaran Pariwisata IB Sutha menyampaikan di era globalisasi dengan persaingan yang begitu ketat membuat pelaku pariwisata dituntut lebih kompetitif dan teliti.
"Kita harus lebih reaktif dan inovatif dalam mengembangkan produk pariwisata yang bertujuan meningkatkan manfaat pariwisata itu sendiri," katanya.

Ketua PHRI Bangli Ketut Marjana menjelaskan peran PHRI atas diberlakukannya kembali pungutan retribusi di jalan raya Kintamani.
"Pemkab Bangli cukup merespons dengan cara menurunkan tarif retribusi dengan klasifikasi untuk wisatawan domestik nasional dari Rp25.000 menjadi Rp20.000, Wisatawan Lokal Bali dari Rp25.000 menjadi Rp10.000 sementara untuk wisatawan Asing tetap Rp50.000/pax," tuturnya.

Peran aktif lainnya yang dilakukan PHRI Bangli dalam rangka membangun kepariwisataan Bangli di antaranya berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Festival Balingkang, menerima Kunjungan Konsul Jenderal China Mr.Guo Haodong,Courtesy call ke Konsul Jenderal Tiongkok, melakukan pembinaan Pokdarwis untuk pengembangan destinasi wisata bukit Terunyan yang semakin ramai dikunjungi Wisatawan.

"Sayang sekali akses sepanjang 2,5 km menuju tempat itu masih belum tersambung," katanya.

Upaya lain, tambah Marjana, mengikuti kegiatan Bali & Beyond Travel Fair, mendampingi Wagub Bali promosi pariwisata ke China.

Baca juga: Teten: Kopi dan jeruk Kintamani perlu dikelola koperasi

Baca juga: Bangli - BKSDA Bangli bangun Hiking Centre di Gunung batur