Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir meminta masyarakat tidak berspekulasi alasan rencana merger BUMN-BUMN Karya yang berada di bawah Danareksa akibat alasan utang, melainkan melihat beragam solusi yang telah ditawarkan dalam mendukung infrastruktur Indonesia.

“Kalau masalah karya ini selalu persepsi yang dibangun bangkrut, apalagi tambah banyak utang, saya rasa kadang-kadang impact-nya yang tidak dirasakan,” ucap Menteri Erick usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023 di Jakarta, Kamis.

Hasil kinerja BUMN Karya seperti pembangunan jalan tol disebutnya berdampak langsung untuk mengurai kemacetan, memperlancar logistik hingga menekan penggunaan bahan bakar.

Baca juga: Menteri BUMN siap lakukan merger BUMN Karya di bawah Danareksa

“Sekarang kalau karya itu tidak membangun jalan tol yang ada, gimana? Ada harga ongkos yang lebih mahal dibangun, apa? Kemacetan yang luar biasa yang akhirnya pemborosan BBM. Kemarin waktu mudik bagus kan? Lancar dan BBM angkanya enggak seperti yang diprediksi,” kata dia.

Kemudian dari segi logistik, lanjutnya, tol-tol buatan Hutama Karya terbukti efektif menekan biaya operasional dan mengurangi persentase jumlah jalanan yang rusak.

“Coba kalo jalan tol enggak ada. Berapa ongkos logistik kita? Mahal. Akhirnya apa? Jalan-jalan desa rusak, 40 persen jalan rusak karena apa? Penggunaan dari pada angkutan yang melebihi kapasitas. Solusi tol,” tutur dia.

Adapun Erick hanya akan melakukan merger terhadap BUMN-BUMN Karya yang berada di bawah Danareksa. Sedangkan untuk BUMN-BUMN Karya besar dan tidak berada di bawah Danareksa rencananya akan dilakukan sinergi, seperti Hutama Karya akan bersinergi dengan Waskita Karya, dan PT PP akan bersinergi dengan WIKA.

"Ini bisa menjadi istilahnya anak usaha sehingga bisa memperkuat cashflow," katanya di tempat terpisah.

Berkaitan dengan upaya konsolidasi BUMN Karya, Kementerian BUMN sejak awal telah memiliki peta jalan yang disusun bersama Boston Consulting Group.

Menurut Erick, terdapat tiga konteks yang dipelajari saat itu yakni pertama adalah persoalan ketika pembiayaan jangka pendek harus membiaya proyek jangka panjang.

Hal kedua adalah Kementerian BUMN berupaya melakukan refokus BUMN-BUMN Karya harus dengan expertise atau keahliannya. Ini dalam rangka agar sampai BUMN-BUMN Karya tidak saling membanting harga demi rebutan proyek, padahal cashflow-nya tidak ketemu.

Hal ketiga terkait dengan BUMN-BUMN Karya melebarkan bisnis pada sektor-sektor yang bukan expertise-nya, seperti sektor properti.

Baca juga: Kementerian PUPR mendukung transformasi BUMN Karya