Pekanbaru (ANTARA) - Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan pihaknya berupaya mendorong 650 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkantibmas) Riau menjadi bapak asuh anak stunting (BAAS) guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah itu.

"Program BAAS merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembang anak," kata Iqbal dalma keterangannya di Pekanbaru, Senin.

Iqbal mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting maka Bhabinkantibmas bisa bekerja sama dengan BKKBN untuk mendapatkan data by name by addres, untuk selanjutnya Babinkamtibmas bisa melakukan penyuluhan bagi keluarga beresiko tengkes.

Apalagi Presiden Jokowi, katanya sudah menyampaikan bahwa tugas polisi dan TNI tidak hanya mengenai perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum tetapi ikut berupaya meminimalkan kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Bhabinkantibmas merupakan salah satu unsur penting pencegahan stunting di tengah masyarakat.

Profesi Bhabinkantibmas merupakan salah satu pekerjaan mulia, mulai dari mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat dalam semangat presisi," katanya.

Jika Bhabinkantibmas bisa mengelola setiap problem masyarakat katanya, maka akan tercipta situasi dan kondisi yang aman dan terkendali di masyarakat. Upaya membantu BKKBN dalam menurunkan prevelensi stunting bisa tercapai tahun 2024 menjadi 14 persen sesuai arahan Presiden Jokowi.

Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 17,0 persen, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 22,3 persen.

Ia mengatakan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama.

Stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik, katanya namun juga mengganggu perkembangan otak pada anak.

"Ketika perkembangan otak anak terganggu, maka akan sulit untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Jika anak tidak sekolah, maka dia akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan akan berimbas pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Ini akan menjadi penghalang terwujudnya stabilitas negara yang aman," katanya.

Karena itu, BKKBN menggandeng bapak ibu Bhabinkantibmas semua untuk bekerjasama menurunkan angka stunting di Riau. Bhabinkntibmas dapat mengambil peran untuk berupaya mempercepat penurunan stunting, antara lain melalui program bapak asuh anak stunting (BAAS).

Direktur Perlindungan BNPT Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono memberikan wawasan tentang bagaimana peran Bhabinkamtibmas untuk mencegah radikalisme. Dan menginginkan bahwa Bhabinbkamtibmas bekerja sama dengan bangsa dan seluruh elemen masyarakat, bahwa aksi-aksi atau tindakan radikalisme itu ditekan seminimal mungkin.

Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengatakan peran Bhabinkamtibmas bisa ikut dalam forum komunikasi publik di kabupaten, di kelurahan untuk memetakan kelompok-kelompok yang terkait dengan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: BKKBN perkuat 10.674 TPK percepat penurunan prevalensi tengkes Riau

Baca juga: BKKBN Riau optimistis turunkan stunting menjadi 14 persen pada 2024

Baca juga: BKKBN Riau giatkan pelayanan KB gratis serentak awal 2023