Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan berbagai upaya mencegah dan menghapus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah harus dilakukan secara konsisten sehingga masalah itu tidak kembali muncul dan menghambat proses belajar para siswa.

Menurut Lestari, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Jakarta, Senin, perundungan menghambat upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga menghapus perundungan menjadi salah satu cara mewujudkan kualitas SDM nasional yang lebih baik.

“Langkah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari aksi-aksi perundungan harus terus ditingkatkan demi lancarnya proses peningkatan kualitas di tanah air,” kata Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI.

Lestari, yang juga populer dengan nama Rerie, pun meminta pemerintah dapat berkolaborasi dengan pengelola institusi pendidikan untuk membuat program yang dapat mencegah perundungan, serta menangani kasus-kasus perundungan agar tidak kembali berulang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 atau Rapor Pendidikan Tahun 2022 menunjukkan sekitar 25 persen peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial/relasional, atau pun perundungan melalui interaksi di dunia maya (cyberbullying).

Demi mengatasi itu, Kementerian Pendidikan menggandeng UNICEF Indonesia membentuk Roots, yaitu program antiperundungan yang telah dikembangkan oleh badan PBB itu sejak 2017. Program Roots di Indonesia telah diterapkan sejak 2021.

“Salah satu upaya yang tengah kami lakukan untuk mengatasi perundungan di satuan pendidikan adalah menerapkan program Roots Indonesia. Sebagai sebuah gerakan tentunya upaya ini harus kita lakukan bersama. Pendidikan yang maju berawal dari sekolah yang bebas dari kekerasan,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim saat memberi sambutan dalam acara sosialisasi Roots Indonesia di Jakarta minggu lalu (16/5).

Sejak 2021, Roots Indonesia memberi pendampingan kepada 7.369 SMP, SMA/ SMK di 489 kabupaten/ kota di 34 provinsi. Dari program itu, 13.754 guru juga mendapatkan penyuluhan dan pembekalan mengenai antiperundungan, dan 43.442 siswa juga mendapatkan penyuluhan antiperundungan.

Terkait itu, Lestari mengapresiasi peran aktif pemerintah mengatasi perundungan. Dia berharap aksi-aksi pencegahan dan penanganan kasus perundungan dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.