Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono minta kepada seluruh wakil menteri untuk ikut mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain dengan melakukan rekrutmen pegawai negeri sipil dengan cara obyektif dan menghilangkan cara penitipan.

"Mari kita perbaiki cara-cara rekrutmen pegawai dengan obyektif dan tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik," kata Wapres Boediono saat memberikan sambutan awal dalam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres Jakarta, Jumat.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, serta seluruh wakil menteri.

Dikatakan Boediono, cara rekrutmen pegawai negeri sipil melalui titipan dan tidak obyektif mulai saat ini hendaknya sudah tidak lagi dilakukan dalam upaya untuk mengedepankan obyektivitas.

"Selain soal rekrutmen, saya juga minta agar promosi jabatan juga dilakukan dengan cara obyektif dan harus berani dimulai," kata Boediono.

Selain menyinggung soal rekrutmen pegawai, Wapres juga minta agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dirasakan masyarakat seperti adanya perbaikan sejumlah perizinan, pengurusan akte kelahiran, imigrasi, dan tanah.

"Mana jangka pendek yang bisa kita hasilkan untuk kepentingan rakyat hendaknya bisa segera dilakukan," kata Boediono.

Promosi jabatan secara terbuka sudah diterapkan di beberapa kementerian, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa.

Wapres juga menambahkan bahwa sejumlah kebijakan terkait pembenahan pengelolaan kepegawaian telah diterbitkan.

Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,9 persen dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia.

Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang tambun.