Pyongyang (ANTARA News) - Pemerintah Korea Utara menyatakan akan mengambil tindakan perlawanan secara fisik dengan meningkatkan kemampuan militer terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tentang peluncuran roket negara komunis itu.

"...untuk pertahanan diri termasuk penangkalan (dengan) nuklir baik kuantitatif dan kualitatif untuk menghadapi pergerakan terbuka AS dalam menerapkan sanksi dan tekanan terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dilansir Kantor Berita KNCNA.

Pemerintah Korea Utara menyebut angkatan bersenjatanya dapat diandalkan untuk pertahanan dan, "setia mengambil tindakan berani untuk membasmi sumber provokasi-provokasi kekuatan musuh yang terus berusaha melawan DPRK."

Pyongyang menyimpulkan upaya de-nuklirisasi Semenanjung Korea mustahil kecuali de-nuklirisasi dunia diwujudkan.

"Ada kemungkinan pembicaraan untuk perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan regional pada masa depan, tapi tidak ada pembicaraan untuk de-nuklirisasi semenanjung," sebut Korea Utara.

Sementara, Utusan Diplomasi AS untuk Korea Utara, Glyn Davies seperti dikutip Reuters, mengatakan keputusan pengujian roket nuklir tergantung pemerintah Pyongyang.

"Kami harap mereka tidak melakukannya.. Ini bukanlah waktu untuk meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea," kata Davies.

(I026)