Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan untuk mengoptimalkan peran penting "kick off meeting" P3PD, jajaran Ditjen Bina Pemdes perlu merumuskan secara detail hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan itu.
“'Kick of meeting' ini mempunyai peran sangat penting
mengenai P3PD. Oleh karena itu, bapak dan ibu, mari kita rumuskan bersama apa yang perlu dilakukan pada waktu 'kick of meeting'. Dengan demikian, maksud, tujuannya mau ke mana arahnya, apa saja pembagiannya, seperti apa, lokasinya bagaimana, itu bisa betul-betul diformulasikan dengan baik,” jelas Eko.
Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kerja P3PD Tahun Anggaran 2023, di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan pelaksanaan kick of meeting P3PD secara nasional itu direncanakan dibuka oleh para pimpinan kementerian/lembaga.
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes ajak semua pihak ikut wujudkan keluarga sejahtera
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes harap Purwodadi jadi "role model" desa di Sumatera
Dalam kesempatan yang sama, Eko meminta jajaran Ditjen Bina Pemdes untuk mencermati hal-hal yang kemungkinan menghambat penyerapan anggaran P3PD pada tahun 2023.
“Serapan kita itu masih sangat rendah, masih 10 persen. Oleh karena itu, perlu ada beberapa hal. Mari, kita cermati hal-hal apa yang mungkin menghambat serapan kita sampai dengan tahun anggaran ini," kata dia.
Adapun kementerian yang mengelola program tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya, Sekretaris Coordinator Project Management Unit (CPMU) TB Chaerul Dwi Sapta; dan Central Project Implementing Unit (CPIU) Komponen 1 Kementerian Dalam Negeri Paudah.
Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kerja P3PD Tahun Anggaran 2023, di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan pelaksanaan kick of meeting P3PD secara nasional itu direncanakan dibuka oleh para pimpinan kementerian/lembaga.
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes ajak semua pihak ikut wujudkan keluarga sejahtera
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes harap Purwodadi jadi "role model" desa di Sumatera
Dalam kesempatan yang sama, Eko meminta jajaran Ditjen Bina Pemdes untuk mencermati hal-hal yang kemungkinan menghambat penyerapan anggaran P3PD pada tahun 2023.
“Serapan kita itu masih sangat rendah, masih 10 persen. Oleh karena itu, perlu ada beberapa hal. Mari, kita cermati hal-hal apa yang mungkin menghambat serapan kita sampai dengan tahun anggaran ini," kata dia.
Adapun kementerian yang mengelola program tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya, Sekretaris Coordinator Project Management Unit (CPMU) TB Chaerul Dwi Sapta; dan Central Project Implementing Unit (CPIU) Komponen 1 Kementerian Dalam Negeri Paudah.