Bamsoet diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi BP PTSI
18 Mei 2023 22:34 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (tengah) saat menerima pengurus Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI) di Jakarta, Kamis (18/5/2023). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI).
Bamsoet, sapaan karibnya, mengatakan bahwa Asosiasi BP PTSI yang terbentuk pada 2003 bertujuan sebagai satu wadah untuk bersama-sama mempersiapkan civitas akademika yang mampu berperan aktif dalam era globalisasi, serta membangun dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
"Asosiasi BP PTSI mempunyai peran strategis membangun sinergi dan kolaborasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi swasta," kata Bamsoet saat menerima pengurus Asosiasi BP PTSI di Jakarta, Kamis.
Bamsoet mengatakan sistem pembelajaran pun harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengingat semangat pembaharuan dunia pendidikan merupakan keniscayaan, terlebih akibat pandemi COVID-19.
Dia mengingatkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Berdasarkan peringkat pendidikan negara-negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara di dunia sebagaimana yang dipublikasikan World Population Review pada 2021.
Baca juga: APTISI minta Mendikbud tidak hanya mendengar masukan dari PTN
Baca juga: Aptisi sampaikan aspirasi terkait jalur mandiri PTN ke Presiden
Dia menyebut salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah terkait ketimpangan dan keterbatasan akses pendidikan, yang dapat tergambar dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Di mana IPM di DKI mencapai 81,11. Sementara IPM di Provinsi Papua hanya 60,62. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 31,18 persen," tuturnya.
Dia juga menambahkan bahwa jumlah mahasiswa di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, sementara daya tampung perguruan tinggi negeri cenderung stagnan.
Sebagai gambaran, lanjut dia, pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022 dari 800.852 pendaftar, hanya 192.810 peserta yang diterima atau sekitar 24,07 persen.
"Karena itu, kehadiran perguruan tinggi swasta harus menjadi solusi mengatasi ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Tidak hanya dari aspek kuantitas, tetapi juga kualitas," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi BP PTSI Thomas Suyatno dan Sekretaris Dewan Penasihat Asosiasi BP PTSI Sulastiana.
Bamsoet, sapaan karibnya, mengatakan bahwa Asosiasi BP PTSI yang terbentuk pada 2003 bertujuan sebagai satu wadah untuk bersama-sama mempersiapkan civitas akademika yang mampu berperan aktif dalam era globalisasi, serta membangun dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
"Asosiasi BP PTSI mempunyai peran strategis membangun sinergi dan kolaborasi, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi swasta," kata Bamsoet saat menerima pengurus Asosiasi BP PTSI di Jakarta, Kamis.
Bamsoet mengatakan sistem pembelajaran pun harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengingat semangat pembaharuan dunia pendidikan merupakan keniscayaan, terlebih akibat pandemi COVID-19.
Dia mengingatkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan. Berdasarkan peringkat pendidikan negara-negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara di dunia sebagaimana yang dipublikasikan World Population Review pada 2021.
Baca juga: APTISI minta Mendikbud tidak hanya mendengar masukan dari PTN
Baca juga: Aptisi sampaikan aspirasi terkait jalur mandiri PTN ke Presiden
Dia menyebut salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah terkait ketimpangan dan keterbatasan akses pendidikan, yang dapat tergambar dari kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Di mana IPM di DKI mencapai 81,11. Sementara IPM di Provinsi Papua hanya 60,62. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang pada tahun 2021 tercatat sebesar 31,18 persen," tuturnya.
Dia juga menambahkan bahwa jumlah mahasiswa di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, sementara daya tampung perguruan tinggi negeri cenderung stagnan.
Sebagai gambaran, lanjut dia, pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2022 dari 800.852 pendaftar, hanya 192.810 peserta yang diterima atau sekitar 24,07 persen.
"Karena itu, kehadiran perguruan tinggi swasta harus menjadi solusi mengatasi ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. Tidak hanya dari aspek kuantitas, tetapi juga kualitas," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Umum Asosiasi BP PTSI Thomas Suyatno dan Sekretaris Dewan Penasihat Asosiasi BP PTSI Sulastiana.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
Tags: