Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mencatat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai 102,3 juta bidang tanah terdaftar, di mana 85,6 juta bidang tanah telah bersertifikat.

Hadi meminta agar pendaftaran tanah bukan hanya terhadap tanah milik masyarakat secara perorangan, namun juga tanah milik pemerintah, instansi, maupun wakaf serta rumah-rumah ibadah. Dia berharap pada 2024 seluruh tanah di Indonesia yang berjumlah 126 juta bidang dapat terdaftar.

"Saya juga memberikan sertifikat secara door to door dan di beberapa tempat ada hal yang perlu kita garis bawahi agar tidak timbul permasalahan-permasalahan sosial di kemudian hari, di antaranya adalah tanah bengkok atau tanah kas desa. Kami harapkan tanah kas desa di seluruh Indonesia bisa disertifikatkan," ujar Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sehubungan dengan Kota Lengkap, saat ini Kementerian ATR/BPN telah mendeklarasikan enam Kota Lengkap, yaitu Kota Denpasar, Kota Madiun, Kota Bontang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Hadi Tjahjanto menginginkan ke depannya, Kota/Kabupaten Lengkap lainnya akan menyusul yang sesuai dengan persyaratan, yakni lengkap secara spasial maupun yuridis.

Baca juga: JIEP gandeng Kementerian ATR/BPN sertifikasi lahan untuk amankan aset

Baca juga: DAD Kalsel sampaikan persoalan lahan adat ke Kementerian ATR/BPN

"Karena dengan ini juga memberikan gambaran kepada masyarakat terkait pentingnya kita memiliki Kota Lengkap, terkait dengan aturan-aturan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan menambah kepercayaan publik bahwa kerja kita memang nyata terutama untuk melaksanakan pelayanan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Hadi membahas tentang capaian anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 yang saat ini tercatat sebesar 24,98 persen.

"Anggaran tahun 2023 saya minta untuk direalisasikan dan diserap dengan baik agar kita bisa melampaui dari target yang sudah kita capai tahun 2022 adalah 93,61 persen. Ini juga terkait dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) yang kita dapatkan dari 75 persen menjadi 80 persen," ujarnya.

Baca juga: Menteri ATR/BPN tinjau penyerahan ganti rugi tol Yogya-Solo

Baca juga: Menteri ATR/BPN deklarasikan Yogyakarta sebagai Kota Lengkap