Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menilai bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Desa efektif dalam pembangunan desa.

"Banyak efektivitas penggunaan APBN melalui Dana Desa, momentum ini harus kita jaga bersama agar jangan sampai kesempatan emas penggunaan Dana Desa ini terlewatkan di masa yang akan datang," ujar Muhaimin Iskandar dalam dialog bertema "BUMDes Inspiratif: Peran BUMDes dalam Sirkular Ekonomi dan Inklusi Sosial" di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Menurutnya, dana desa efektif untuk digunakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Tidak hanya terpusat pada pembangunan infrastruktur, namun juga dapat digunakan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan unit sarana olah raga, unit air bersih, unit MCK, unit pondok bersalin desa (polindes), drainase, kegiatan PAUD, hingga unit posyandu.

Penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal, lanjutnya, turut menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa.

Berdasarkan catatan Kemendes PDTT, pada tahun 2018 terdapat 14.047 desa berstatus sangat tertinggal, pada tahun 2022 jumlahnya menurun drastis menjadi 4.365 desa.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Pengelolaan dana desa cukup baik
Baca juga: PKB perjuangkan peningkatan alokasi dana desa jadi Rp5 miliar

Ia menilai dengan besaran rata rata Rp1 miliar per desa per tahun, Dana Desa dapat membawa dampak yang sangat besar pada kemajuan desa-desa di Indonesia.

"Ini membanggakan bahwa desa sebagai titik pijak pembangunan. Keberhasilan harus terus kita tingkatkan sekaligus berinovasi dan kreatif dalam penggunaan Dana Desa. Mari teruskan menjadi subjek pembangunan," tuturnya.

Muhaimin pun mengusulkan untuk meningkatkan alokasi Dana Desa menjadi Rp5 miliar per desa per tahun.

"Target kita 2024 dan ke depan minimal sampai Rp5 miliar, sudah kita hitung semua itu memungkinkan," ucapnya.

Ia mengatakan separuh dari Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk ekonomi produktif, baik di desa wisata, produktivitas pangan, kebutuhan konsumsi, dan sebagainya.

"BUMDes juga dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Itulah komitmen supaya Indonesia membangun dari bawah, yaitu dari desa," jelasnya.
​​​​​
Baca juga: Mendes PDTT nilai UU Desa layak untuk direvisi
Baca juga: Kemen PPPA dorong program Dana Desa dioptimalkan tekan urbanisasi
Baca juga: Ketua MPR dukung 10 persen APBN dialokasikan untuk desa