Samarinda (ANTARA) - Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) ditarget tuntas pada Juni 2024, sehingga saat ini pihak terkait terus mengebut menyelesaikan.

"Proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri masih terus kami kebut. Saat ini prosesnya sudah lebih dari 7 persen sejak dimulai Desember lalu," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat dihubungi dari Samarinda, Selasa.

Rumah Tapak Jabatan Menteri yang sedang dibangun ini sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar Rp500 miliar.

Baca juga: Presiden tugaskan Luhut ketuai satgas percepatan investasi di IKN

Target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali.

Sejauh ini pembangunan infrastruktur di seluruh IKN melibatkan sekitar 7.800 tenaga kerja. Sedangkan para pekerja tersebut menempati bangunan khusus hunian pekerja yang sebanyak 22 Tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

"Pembangunan HPK merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN agar mereka bisa tinggal dalam hunian yang layak, termasuk untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN," kata Hujurat.

Pembangunan HPK dimulai 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 dengan melibatkan 368 pekerja, sementara kontraktor pelaksana pembangunannya adalah PT Wijaya Karya Gedung - PT Adhi Karya (Persero) dengan anggaran Rp567 miliar.

"HPK dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mess hall (ruang serba guna), ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, lanskap, dan sejumlah fasilitas penunjang lain," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan lelang untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dengan proses lelang ditarget selesai Juli tahun ini juga.

"Untuk Rusun ASN, TNI, Polri akan dibangun sebanyak 47 tower dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp9,4 triliun. Rusun ini juga masih masuk di KIPP IKN. Kami harapkan Juli ini sudah bisa mulai konstruksi dan ditargetkan Juli tahun depan pembangunannya tuntas," kata Hujurat.

Baca juga: PUPR optimistis Istana Presiden IKN bisa dipakai Upacara HUT RI 2024