Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat. Pertama, maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

"Kedua, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Selanjutnya, ketiga, pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan (nakes). Keempat, proses pengangkatan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kelima adalah persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023.

Baca juga: DPR RI prioritaskan pembahasan 9 RUU di Masa Sidang V Tahun 2022-2023

Baca juga: Puan Maharani ungkap rakyat masih menaruh harapan kepada DPR RI

Selain itu, DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, harga, dan ketersediaan pangan selama periode Ramadhan dan Lebaran. Meskipun kenaikan harga komoditas tetap terjadi, namun masih dalam batas kendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

DPR RI, sambung Puan, menaruh perhatian terhadap cuaca panas ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Adapun DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrem, seperti penurunan kualitas udara, meningkatnya kondisi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, kerusakan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.​​​​​​

Tidak hanya itu, aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian DPR RI.

"Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil," tuturnya.