Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Satuan Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana (SRC BNPB) Sektor Timur, Hasto Atmoko, menegaskan bahwa tidak ada sabotase bantuan bencana banjir yang diberikan oleh sejumlah donatur kepada warga di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Tidak sabotase. Anggota kami membuat pembukuan bantuan apa saja yang disalurkan donatur ke masyarakat di kawasan tersebut, karena bantuan ke tempat itu sudah lebih dari cukup," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.

Ia mengemukakan, dari pihaknya ada tim mengumpulkan bantuan yang diberikan oleh penyumbang, namun bukan untuk keperluan anggota BNPB.

Dia mengharap, masyarakat bisa mengerti dan memiliki rasa kebersamaan untuk membagi bantuan yang berlebih kepada masyarakat lain yang juga terkena dampak banjir namun masih kurang bantuan.

"Kami hanya mengatur dan supervisi bantuan. Tim membagi bantuan sesuai keperluan sehingga tidak ada yang berlebih, dan warga lain mendapat bantuan yang sama," kata Hasto.

Menurut dia, jika donatur memberi bantuan secara langsung kepada warga, maka dikhawatirkan akan terjadi perebutan secara rusuh dan timbul korban.

"Saya harap warga di sekitar Kampung Pulo dan posko BNPB bisa memahami bahwa yang kami kelola tidak hanya satu wilayah saja, melainkan wilayah lain di Jakarta yang terkena banjir. Kami tegaskan sekali lagi, tim tidak mengambil dan menimbun, hanya mendistribusikan secara merata," kata dia.

Sebelumnya, terdapat kesalahpahaman antara warga di Gang Anwar II, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan tim BNPB.

Warga merasa bantuan yang diberikan sejumlah instansi kepada masyarakat tidak diberikan sepenuhnya oleh BNPB.

"Kemarin ada kesalahpahaman antara kami dengan BNPB, karena kami merasa bantuan tidak diberikan seluruhnya oleh mereka," kata Ketua RW 01 di Kampung Pulo, M. Haris.

Dia mengemukakan, beberapa donatur dari bank dan perusahaan bidang lain telah melakukan pemberian bantuan secara simbolis kepada warga, namun barang tidak diberikan seluruhnya.

"Warga di sini merasa kesal karena ada bantuan yang tidak diberikan, tapi kami coba untuk mengerti," kata Haris.

Dia menilai badan tersebut seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat di wilayah sebelum memisahkan bantuan untuk wilayah lain.

"Saya harap hal itu menjadi koreksi bahwa BNPB berkoordinasi terlebih dahulu dengan warga sekitar, agar tidak terjadi kesalahpahaman," katanya menambahkan.
(T.B019/S023)