Jakarta (ANTARA) - Pakar kebijakan luar negeri Dr Rizal Sukma menilai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu menentukan strategi dalam menghadapi rivalitas antara China dan AS.

Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyatakan bahwa ASEAN tidak ingin menjadi proksi bagi negara mana pun. Pada 7 Mei lalu, dia mengatakan bahwa prinsip Indonesia dalam keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun.

Namun, Rizal menilai pernyataan itu tidak cukup karena bukan sebuah kebijakan atau strategi dalam menanggapi persaingan negara-negara besar di kawasan.

“Kita terus mengatakan bahwa kita berharap tidak harus memilih. Kita harus memilih dengan mengatakan antara hedging, balancing, atau bandwagoning,” kata Rizal dalam diskusi yang ditayangkan di YouTube pada Senin.

"Tidak beraliansi, iya, tetapi ini adalah bentuk lain dari hedging. ASEAN belum masuk ke wilayah itu," ujar Rizal, senior fellow di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Dalam konteks politik global, hedging adalah strategi untuk menghindari aliansi dengan kekuatan besar, dan balancing adalah strategi untuk membentuk aliansi dengan negara lain guna menghadapi kekuatan negara yang menjadi ancaman. Sedangkan bandwagoning adalah strategi untuk bersekutu dengan negara yang lebih kuat untuk mendapatkan perlindungan.

ASEAN pada 2019 telah menyepakati Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific/AOIP) yang merupakan penegasan posisi organisasi regional itu dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Namun, AOIP tidak menyinggung rivalitas antara AS dan China yang makin nyata di kawasan itu.

AIOP, yang digagas Indonesia, lebih mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif alih-alih kompetisi dan rivalitas. AOIP menegaskan bahwa ASEAN tidak akan berpihak pada negara besar mana pun dan akan menjaga perdamaian di kawasan.

Baca juga: ASEAN dorong percepatan perundingan panduan tata perilaku di LCS
Baca juga: Perhatian besar ASEAN pada isu Laut China Selatan