Kaltim dijanjikan mudah akses data produksi Migas
18 Januari 2013 05:11 WIB
Kepala SSK Migas Rudi Rubiandini (kanan) bersama Gubernur Kaltim Awang Farouk (tengah) Pres.Dir GM Total E&P Indonesie Elisabeth Proust (kiri) meresmikan Lapangan Migas South Mahakam yang dioperasikan Total E&P Indonesie di Senipah, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kamis (17/1). (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)
Balikpapan (ANTARA News) - Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjanjikan kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak bahwa Pemprov Kaltim akan mendapat data jumlah produksi minyak dan gas di provinsi tersebut.
"Tinggal kita sepakati caranya, Pak," kata Rudi kepada Gubernur Awang Faroek di Senipah, Samboja, Kalimantan Timur, Kamis (17/3).
Kedua pejabat hadir di terminal minyak dan gas Total Exploration and Production Indonesie di Senipah, Samboja, Kalimantan Timur untuk meresmikan Lapangan Gas South Mahakam.
Sebelumnya Gubernur komplain, mengeluh dan setengah protes kepada Kepala SKK Migas yang baru sehari menjabat itu bahwa data produksi migas sangat sulit diakses oleh Pemprov Kalimantan Timur.
Padahal data itu, baik per bulan, atau bahkan per hari, juga diperlukan Pemprov untuk merencanakan pembangunan di Benua Etam ini.
APBD dengan tambahan dana bagi hasil migas dan APBD tanpa bagi hasil migas Kaltim berbeda cukup signifikan.
Jumlah dana bagi hasil (DBH) sendiri dihitung berdasarkan jumlah produksi Kontraktor Kerja Sama (KKS) bagi hasil migas tersebut.
"Kepada Pak Rudi langsung saya tanyakan sekarang, kalau tidak boleh tahu kenapa, kalau boleh, bagaimana mengaksesnya," ujar Gubernur dalam sambutan sebelum meresmikan proyek bernilai 832 juta dolar AS tersebut.
Gubernur yang suaranya meninggi itu menyebutkan, pihaknya selalu tak mendapat jawaban berapa angka pasti produksi migas Kaltim dari BP Migas ---badan yang kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan digantikan SKK Migas sekarang---.
Ia mengatakan, meminta data langsung kepada KKS juga tak dilayani karena KKS harus berkoordinasi dengan BP Migas untuk mengeluarkan data tersebut.
Tak lama setelah menekan tombol sirene tanda peresmian proyek, juga penandatanganan prasasti oleh Gubernur, Kepala SKK Migas minta waktu untuk menjawab langsung di depan hadirin.
Tidak terdengar jawaban boleh atau tidak boleh. Rudi Rubiandini langsung berkata, "Tinggal kita sepakati caranya, Pak. Apakah lewat SMS saja, seperti yang disampaikan Pak Gde kepada saya tiap pagi, atau email".
Pak Gde adalah Gde Pradyana, Deputi Pengendalian Operasi KKS Migas yang turut serta dalam rombongan Kepala KKS Migas.
Namun demikian, Rudi menambahkan, data yang akan disampaikan kepada Gubernur adalah data yang sudah diolah oleh KKS Migas.
Data itu juga bukan hanya data produksi Total Indonesie, tapi juga dari Kontraktor Kerja Sama (KKS) migas lain di Kaltim seperti Chevron, Vico, Medco, termasuk Pertamina sendiri.
"Jadi mungkin ada delay, penundaan sebentar untuk mengolah data itu, tapi Pak Gubernur akan menerimanya lengkap," janji Kepala SKK Migas.
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek juga menegaskan seandainya bisa mengakses langsung data itu, pihaknya akan berlaku profesional."Kami hanya menggunakannya untuk membuat perencanaan pembangunan lebih baik," tegas Gubernur.
(KR-NVA/A041)
"Tinggal kita sepakati caranya, Pak," kata Rudi kepada Gubernur Awang Faroek di Senipah, Samboja, Kalimantan Timur, Kamis (17/3).
Kedua pejabat hadir di terminal minyak dan gas Total Exploration and Production Indonesie di Senipah, Samboja, Kalimantan Timur untuk meresmikan Lapangan Gas South Mahakam.
Sebelumnya Gubernur komplain, mengeluh dan setengah protes kepada Kepala SKK Migas yang baru sehari menjabat itu bahwa data produksi migas sangat sulit diakses oleh Pemprov Kalimantan Timur.
Padahal data itu, baik per bulan, atau bahkan per hari, juga diperlukan Pemprov untuk merencanakan pembangunan di Benua Etam ini.
APBD dengan tambahan dana bagi hasil migas dan APBD tanpa bagi hasil migas Kaltim berbeda cukup signifikan.
Jumlah dana bagi hasil (DBH) sendiri dihitung berdasarkan jumlah produksi Kontraktor Kerja Sama (KKS) bagi hasil migas tersebut.
"Kepada Pak Rudi langsung saya tanyakan sekarang, kalau tidak boleh tahu kenapa, kalau boleh, bagaimana mengaksesnya," ujar Gubernur dalam sambutan sebelum meresmikan proyek bernilai 832 juta dolar AS tersebut.
Gubernur yang suaranya meninggi itu menyebutkan, pihaknya selalu tak mendapat jawaban berapa angka pasti produksi migas Kaltim dari BP Migas ---badan yang kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan digantikan SKK Migas sekarang---.
Ia mengatakan, meminta data langsung kepada KKS juga tak dilayani karena KKS harus berkoordinasi dengan BP Migas untuk mengeluarkan data tersebut.
Tak lama setelah menekan tombol sirene tanda peresmian proyek, juga penandatanganan prasasti oleh Gubernur, Kepala SKK Migas minta waktu untuk menjawab langsung di depan hadirin.
Tidak terdengar jawaban boleh atau tidak boleh. Rudi Rubiandini langsung berkata, "Tinggal kita sepakati caranya, Pak. Apakah lewat SMS saja, seperti yang disampaikan Pak Gde kepada saya tiap pagi, atau email".
Pak Gde adalah Gde Pradyana, Deputi Pengendalian Operasi KKS Migas yang turut serta dalam rombongan Kepala KKS Migas.
Namun demikian, Rudi menambahkan, data yang akan disampaikan kepada Gubernur adalah data yang sudah diolah oleh KKS Migas.
Data itu juga bukan hanya data produksi Total Indonesie, tapi juga dari Kontraktor Kerja Sama (KKS) migas lain di Kaltim seperti Chevron, Vico, Medco, termasuk Pertamina sendiri.
"Jadi mungkin ada delay, penundaan sebentar untuk mengolah data itu, tapi Pak Gubernur akan menerimanya lengkap," janji Kepala SKK Migas.
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek juga menegaskan seandainya bisa mengakses langsung data itu, pihaknya akan berlaku profesional."Kami hanya menggunakannya untuk membuat perencanaan pembangunan lebih baik," tegas Gubernur.
(KR-NVA/A041)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
Tags: