Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengimbau dihentikannya politisasi atas musibah banjir di kawasan Jakarta, dan menggantinya menjadi solidaritas sosial mengatasi banjir.

Sebagai tindak lanjut perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Djoko di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa telah memerintahkan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) mengerahkan tambahan kendaraan-kendaraan besar dan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir.

Kendaraan-kendaraan besar TNI dan Polri, menurut dia, diharapkan dapat membantu korban banjir sampai ke tempat-tempat tertentu di mana kendaraan umum bisa digunakan untuk meneruskan perjalanan atau pulang dan berkumpul dengan keluarga.

Pengerahan pasukan penolong tersebut, dikemukakannya, mewakili wujud paradigma baru keamanan berbasis keamanan kemanusiaan (human security) menjadi fokus dan prioritas utama dari layanan keamanan.

Kemaslahatan publik dalam keadaan kebencanaan ini harus dapat tetap dilayani, ujarnya.

Operasi bantuan kepada pemerintahan DKI Jakarta, dikemukakanya, perlu segera ditindaklanjuti menemukan jalan keluar dari situasi darurat sekaligus meredakannya, agar kesulitan yang dialami warga bisa segera diatasi.

Oleh karena itu, ia menyatakan, debat dan politisasi musibah banjir di kawasan Jakarta harus berhenti dan digantikan empati, solidaritas dan gotong royong karena beban seberat apapun bisa dipikul bersama, demikian Djoko Suyanto, yang tetap masuk kantor di tengah banjir. (*)