Jakarta (ANTARA) - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan bahwa pemerintah segera membenahi masalah penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kepulauan Aru, Maluku.

“Pemerintah akan terus berbenah dalam mengatasi kendala penyaluran biaya bantuan pendidikan, khususnya di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T),” kata Abetnego saat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, yang dikutip tim KSP, wilayah kepulauan di Maluku tersebut sudah mendapatkan bantuan PIP sejak 2020. Namun, pada 2022, ada sekitar Rp800 juta bantuan PIP yang tidak tersalurkan, karena kendala di segi administrasi dan logistik.

Baca juga: KSP: Pendirian Universitas Kepulauan Aru untuk jamin akses pendidikan

Peserta didik penerima manfaat PIP membutuhkan waktu tiga hari berlayar menuju pusat kota kabupaten untuk mencairkan dana bantuan pendidikan pemerintah tersebut.

Sementara itu, dalam hal program KIP Kuliah, kata Abetnego, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp11,7 triliun bagi 800.000 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan yang berprestasi di seluruh Indonesia. Namun sayangnya pelaksanaan program KIP Kuliah di Kepulauan Aru juga masih terbentur penyerapan yang kurang optimal.

Oleh karena itu, ujar Abetnego, perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan ketentuan KIP Kuliah.

“Pemerintah pusat dan pemda akan terus mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kendala-kendala di lapangan,” kata dia.

Menurut Abetnego, penerima KIP Kuliah diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Dia berharap KIP Kuliah tidak hanya dilihat sebagai bantuan yang semata-mata diberikan pemerintah untuk mahasiswa kurang mampu. Namun, penerima KIP Kuliah harus lebih berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik.

Hal tersebut, kata Abetnego, agar bonus demografi Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan dapat membawa bangsa menjadi negara maju.

Baca juga: Presiden tinjau langsung penyerahan bansos di Kepulauan Aru

Baca juga: Masyarakat Kepulauan Aru harus adaptif dengan kemajuan global

Pemerintah daerah, menurut keterangan KSP, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan kebutuhan sekolah di Kabupaten Kepulauan Aru yang tergolong kategori daerah miskin di Provinsi Maluku.

KSP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengunjungi Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, guna mengevaluasi PIP dan KIP Kuliah di wilayah pesisir dan kepulauan.

Evaluasi dari pemerintah pusat ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat penerima manfaat sekaligus untuk mengoptimalkan serapan bantuan biaya bagi peserta didik untuk bisa bersekolah.