Padang (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo meminta pemerintah Sumatera Barat untuk mengoptimalkan dana pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa untuk penanganan kasus stunting.

"Tim Percepatan Stunting di semua daerah, khususnya Sumbar segera memulai semua aksi dan langkah kerja sama upaya penurunan dan penanganan kasus stunting di daerah," kata Hasto Wardoyo saat membuka Rakor secara virtual di Padang, Rabu.

Ia meminta Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar selaku penanggungjawab program kependudukan di daerah memperhatikan empat hal penting dalam upaya penanganan stunting.

Menurut dia pengalokasian dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk penanganan stunting dan alokasi DAK untuk penanganan stunting ini harus optimal, termasuk juga Dana Desa.

"Dalam hal ini peran Satgas Stunting amat diperlukan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Sumbar ajak perusahaan ikut entaskan stunting lewat CSR
Baca juga: BKKBN: Angka Prevalensi stunting Sumbar 2022 naik 1,9 persen

Kedua adalah program bapak asuh stunting di tiap daerah dan menggerakkan semua konvergen, dalam hal ini peran semua dinas dalam penanganan stunting.

“Ini kepada dinas, uang mereka agar jangan ditahan untuk penanganan stunting,” kata dia.

Selanjutnya program mini loka karya penanganan stunting di tingkat kecamatan, minimal satu kali sebulan dan ini amat penting karena bisa menampung semua persoalan dari akarnya langsung.

Selanjutnya keempat adalah menekankan pentingnya audit kasus stunting dan soal audit jangan terlalu diributkan di daerah, namun yang penting adalah rekomendasi dari hasil diskusi audit.

Dirinya berharap Rakor Satgas bisa jadi momentum untuk melakukan pengecekan akar persoalan stunting di setiap daerah.

"Penanganan stunting sangat mempengaruhi sumber daya manusia di masa mendatang, terutama berkaitan juga dengan bonus demografi yang akan diterima Indonesia di masa mendatang," kata dia.

Baca juga: BKKBN: Penanganan stunting masih terbentur ego sektoral
Baca juga: BKKBN Sumbar galakkan bapak asuh cegah stunting pada anak berisiko

Sementara Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Tavip Agus Rayanto yang hadir di Padang mengatakan Rapat koordinasi ini sangat penting dilaksanakan, untuk melahirkan rekomendasi komplit untuk penanganan stunting.

“Satgas itu menjadi motor penggerak di lapangan,” kata dia.

Dia meminta dukungan semua Kaper untuk memberikan dukungan penuh agar semua Satgas dapat bekerja optimal.

“Jadi saya titip ke ibu Kaper, jangan biarkan mereka bekerja sendiri dan harus selalu diperhatikan mereka, terutama soal anggaran,” kata dia.

Baca juga: BKKBN: Gotong royong dengan pihak swasta entaskan stunting di Kalsel
Baca juga: KSP: Ketersediaan jamban sehat penting untuk turunkan stunting
Baca juga: BKKBN sebut keluarga berkualitas kunci capai target SGDs tahun 2023