Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024, salah satunya dengan mempercepat transformasi layanan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah menyerahkan sertifikat akreditasi bagi 27 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dimana delapan diantaranya adalah LPH di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin.

“Dengan bertambahnya LPH di BSKJI, artinya bertambah pula jangkauan industri untuk memperoleh sertifikat halal dan diharapkan menjadi indikasi positif bagi pencapaian target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024,” kata Kepala BSKJI Kemenperin Doddy Rahadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, total telah ada 55 LPH yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Sementara itu, jumlah LPH UPT di lingkungan BSKJI Kemenperin menjadi 13 lembaga.

Doddy mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan halal yang diberikan kepada para produsen dan masyarakat.

Kehadiran UPT pelayanan standardisasi dan jasa industri di bidang jaminan produk halal merupakan salah satu komitmen Kemenperin dalam mewujudkan amanah perundang-undangan untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan yang berfokus pada fasilitasi pembinaan serta pengawasan industri halal.

“Targetnya, seluruh UPT di bawah naungan BSKJI yang berjumlah 24 UPT memiliki LPH. Tujuannya agar industri dan pelaku usaha akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya,” ungkapnya.

Indonesia ditargetkan bisa menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024. Visi ini diperkuat dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 231 juta orang atau 85 persen dari populasi negara.

Valuasi potensi kegiatan ekonomi dari industri halal meliputi sektor industri makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, serta jasa keuangan, diproyeksi akan mencapai Rp4.375 triliun.

Baca juga: BPJPH terbitkan 2.171 sertifikat halal sejak Januari 2023
Baca juga: Wapres terima laporan kinerja layanan sertifikasi halal LPPOM MUI
Baca juga: Layanan pendaftaran sertifikasi halal dibuka di 1.000 titik pada Sabtu
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta UMK jaga komitmen setelah dapat sertifikat halal