Wakil Menteri LHK Alue Dohong mengatakan pihaknya menggelar konsultasi publik untuk menyempurnakan substansi yang tertuang di dalam kebijakan FOLU Net Sink sekaligus menjadi literasi pengembangan ilmu pengetahuan bidang kehutanan dan penggunaan lahan lain.
"Selanjutnya kerja-kerja FOLU harus dapat dilakukan pengukuran verifikasi dan pelaporannya secara akuntabel sehingga semakin memperkuat kepercayaan semua pihak di dalam negeri maupun dunia internasional,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Manual serial FOLU Net Sink yang disusun itu meliputi operasional pengamanan kawasan hutan, pembalakan liar, peredaran hasil hutan tumbuhan satwa liar; pengawasan penataan persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha pada ekosistem gambut; pengumpulan data, informasi, bahan, dan keterangan tindak pidana kehutanan; penyidikan tidak pidana kehutanan Indonesia.
Tidak hanya itu, Kementerian LHK juga menyusun manual serial terkait inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi; penilaian jasa lingkungan berbasis karbon di kawasan konservasi; pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi; dan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut.
Ia meminta seluruh pemangku kebijakan, akademisi, dan praktis agar tidak lagi bekerja dengan operasi bisnis standar tetapi harus melakukan kerja-kerja luar biasa untuk memperbaiki tata kelola hutan menjadi lebih baik mengingat target-target yang ditetapkan sangat besar.
"Selanjutnya secara terukur dan sistematis terus dilakukan peningkatan pembangunan kehutanan melalui pembangunan hutan lestari, penyelenggaraan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata," katanya.
FOLU Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.
Sasaran implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
Adapun kebijakan penurunan emisi karbon FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama, yakni menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Semua judul tersebut telah ditelaah, sehingga menghasilkan tujuh judul manual yang sedang menuju penetapan oleh Menteri LHK, delapan judul yang akan didiskusikan dan konsultasikan, delapan judul untuk dibahas ulang, dan 10 judul sedang dalam proses re-format dan akan dilakukan pendalaman serta diskusi publik pada tahap selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan.
Baca juga: KLHK susun pedoman kerja operasional FOLU Net Sink 2030
Baca juga: KLHK dan Pemprov Kepri mulai susun rencana kerja Folu Net Sink 2030
Baca juga: KLHK buka peluang elaborasi mangrove ke dalam dokumen FOLU Net Sink
Baca juga: Indonesia butuh Rp204 triliun untuk mencapai "FOLU Net Sink 2030"