Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15 persen secara bertahap di tahun 2013, alasannya, inefisiensi serta buruknya kinerja masih menyelimuti PT PLN (Persero) sebagai BUMN penyedia listrik satu-satunya.

Menurut Anggota Komisi VI asal PDIP, Syukur Nababan, data serapan anggaran 2012 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan buruknya kinerja PLN. Dari anggaran Rp6,5 triliun untuk pembangunan kelistrikan nasional hanya terserap 44 persen atau Rp2,9 triliun.

"Artinya apa, proyek-proyek di PLN tak ada yang jalan. Termasuk pembangunan kelistrikan nasional yang sangat berguna untuk rakyat. Jadi wajarlah kalau kami menolak kenaikan TDL," kata Syukur kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.

Artinya, lanjut Syukur, mandegnya program listrik nasional, akan mengganggu distribusi listrik. Apalagi, rencana pembangunan empat gardu listrik tertunda dari rencana.

"Saya dengar, masalah ini bikin panas internal ESDM. Sepertinya direksi PLN tidak kompak dengan menterinya. Ini ada apa. Kami minta dibuka saja," tegasnya.

Dalam laporan serapan anggaran di ESDM, rencana pembangunan empat Gardu Induk (GI), terkatung-katung. Empat gardu tersebut adalah GI Galang (275 kv) dan GI Sarulla (275 kv) untuk wilayah Sumatera, GI Lengkong (500 kv) di Jawa dan GI Wotu (275 kv) di Sulawesi.

"Saya akan dalami masalah ini. Tidak tertutup kemungkinan, Komisi VI DPR RI akan panggil direksi PLN untuk jelaskan masalah ini," kata dia.

Anggota komisi VII asal PDIP, Dewi Aryani menilai, kenaikan TDL hanya akan menciptakan kesengsaraan baru bagi rakyat. "Selama PLN tidak bisa efisien, apalagi serapan anggarannya jeblok, kita akan tolak kenaikan tarif listrik. Jangan bebankan masalah kepada rakyat, " kata Dewi.
(zul)