Jakarta (ANTARA News) - Diksusi publik bulanan Indonesia Maritime Institute (IMI) bertema "Informasi Cuaca Buruk dan Antisipasi di Sektor Maritim," di Jakarta, Minggu, menyambut baik ajakan Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief tentang perlunya kekuatan masyarakat (people power) dalam meminimalkan akibat bencana alam.

Keterangan tertulis Humas IMI menyebutkan Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan seluruh wilayah di Indonesia saat ini ditetapkan berstatus siaga darurat bencana.

Hal itu kembali ditegaskan oleh Agus Wahyu Rahadjo dari Pusat Meteorologi dan Iklim Maritim - BMKG, dalam diskusi itu bahwa Pemerintah telah menyatakan dalam waktu 60 hari ke depan cuaca cenderung ekstrem sehingga potensi terjadinya bencana alam cukup tinggi, dan juga berpengaruh terhadahap tinggi gelombang.

Dalam diskusi yang diselenggarakan di The Wisdom Jakpus itu, Andi Arief juga mengatakan bahwa syarat “people power” yaitu, ada pengorganisiran kesadaran dan ilmu pengetahuan, ada pengorganisiran masyarakat, ada kepemimpinan intelektual dan non intelektual. “Kepemimpinan intelektual yang ambil keputusan dan persiapan.” katanya.

Andi mengatakan bahwa di semua tempat di Indonesia ada kearifan lokal yang pantas diglobalkan. “Masyarakat Badui contohnya, mereka hebat, punya kearifan lokal atasi bencana. Misalnya potong satu pohon, tanam dua," ujarnya.

Disinggung soal bantaran Ciliwung, Andi mengungkapkan relokasi sulit, karena tergantung warga. “Di Jakarta banyak orang pinter, tapi sulit merelokasi Bantaran Ciliwung. Ini perlunya people power.” katanya dalam diskusi yang dimoderatori Lily Tjahjandari PhD (Dewan Pakar IMI dan Dosen FIB-UI).

Andi mencontohkan "people power" yang sukses terjadi pada saat penaganan bencana Gunung Merapi. Menurutnya, Mbah Rono (Surono, Kepala PVMBG.red) berhasil menyatukan kekuatan rakyat menghadapi bencana. “Tapi semua ada prosesnya. Tidak instan. IMI dan semua kelompok intelektual termasuk organ gerakan, saya imbau masuk dalam "people power".

Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan mendesak pemerintah untuk segera mejadikan masalah bencana sebagai salah satu prioritas. Sebagai catatan bahwa 90 persen gempa terjadi di laut, dan ini sangat rentan bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir.

Disamping itu, informasi dan penegtahuan tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir harus terus di perbarui melalui berbagia metode, sehingga dalam menghadapi berbagai bencana, masyarakat pesisir bisa mengantisipasi.

Dalam kesempatan tersebut, IMI dan jaringannya sepakat menjalin kerjasama denga BMKG untuk mensosialaisasikan informasi-informasi cuaca dan potensi kebencanaan bagi masyarakat maritim di Indonesia.(*)