Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengatakan pemanfaatan kartu kredit pemerintah dengan nama (branding) Kartu Kredit Indonesia mendukung penggunaan anggaran belanja pemerintah secara lebih tepat guna.

"Kartu Kredit Indonesia ini tentunya memfasilitasi bagaimana kita bisa kemudian menggunakan anggaran secara tepat guna, bisa digunakan pada beberapa kesempatan untuk mendorong UMKM dan juga pada akhirnya tentunya bisa melakukan governance yang terjaga lebih terpelihara," ujar Dicky dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin.

Ia menekankan Kartu Kredit Indonesia memfasilitasi transaksi pemerintah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kartu Kredit Indonesia yang diluncurkan pada hari ini dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023 mengakomodasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan biaya nol persen untuk pemerintah dan biaya yang lebih efisien untuk merchant.

Dicky menuturkan Kartu Kredit Indonesia dapat digunakan untuk berbagai jenis belanja negara yang sifatnya umum, seperti belanja barang operasional dan non-operasional, barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, termasuk perjalanan dinas sepanjang ada ketentuan yang mengatur.

Pada sisi lain, Dicky mengatakan interkoneksi pembayaran berbasis QR Code antarnegara di ASEAN mendorong integrasi ekonomi di kawasan dengan inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC), sehingga diharapkan volume transaksi keuangan akan meningkat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan.

Implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Malaysia mulai diimplementasikan hari ini, setelah sebelumnya interkoneksi pembayaran telah terjalin antara Indonesia dan Thailand.

"Untuk going forwardnya, Bank Indonesia mendorong inisiatif pembayaran lintas negara untuk inklusi," ujarnya.

BI akan memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di negara-negara lain di ASEAN termasuk Singapura dan Filipina.

Dicky menuturkan kemungkinan interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan Singapura dapat mulai diimplementasikan pada kuartal keempat 2023.

"Untuk Singapura ini lebih dekat pengembangannya rasanya kita akan coba push dengan kemampuan kita berkoordinasi dan bagaimana juga kita melakukan persiapan-persiapan di dalam. Ini rencananya kalau sesuai dengan blue print kita kemungkinan di Q4- 2023 kita bisa live dengan Singapura," ujarnya.

Sementara dengan Filipina, ia mengatakan masih perlu persiapan dan menyesuaikan dengan berbagai dinamika di negara tersebut.

"Kalau untuk Filipina ini rasanya kita masih harus menunggu kesiapan di sana jadi kita akan menyesuaikan dengan berbagai dinamika yang dihadapi mereka sendiri," ujarnya pula.
Baca juga: BI pertahankan batas maksimum suku bunga kartu kredit 1,75 persen
Baca juga: Hampir separuh upaya "phishing" di Indonesia sasar sektor keuangan