ASEAN 2023
Sekjen ASEAN: Indonesia berperan penting pimpin koordinasi isu TPPO
8 Mei 2023 16:46 WIB
Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn (kanan) bersama Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah), dan Staf Khusus Menko PMK Bidang Kerja Sama Internasional, Joko Kusnanto Anggoro dalam konferensi pers Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin (8/5/2023). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai Indonesia berperan penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam).
"Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," ujarnya usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin.
Menurutnya, untuk mendalami kejahatan ini merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.
"Jadi saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kao Kim Hourn juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023, di antaranya soal pekerja migran.
"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," tuturnya.
Ia pun mengapresiasi suksesnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia untuk mengkoordinasi sejumlah isu.
"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.
Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN, yakni terkait one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.
Dalam Sidang ASCC ke-29, Menko PMK menambahkan, para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
"Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya," kata Menko Muhadjir.
Baca juga: ASCC 2023 sepakati empat komitmen untuk dibahas di KTT ASEAN
Baca juga: Menko PMK pimpin sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29
Baca juga: Menko PMK: Indonesia buka pintu kolaborasi demi kesejahteraan ASEAN
"Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang," ujarnya usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin.
Menurutnya, untuk mendalami kejahatan ini merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.
"Jadi saya pikir penting untuk ASEAN menangkal isu ini secara kolektif daripada individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini di kawasan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kao Kim Hourn juga menyampaikan bahwa ASCC 2023 menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023, di antaranya soal pekerja migran.
"Saya yakin dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN," tuturnya.
Ia pun mengapresiasi suksesnya sidang ASCC 2023 yang dipimpin Indonesia untuk mengkoordinasi sejumlah isu.
"Kalau saya boleh menyampaikan pagi ini para menteri sukses melakukan pertemuan untuk mengkoordinasi sejumlah isu yang penting bagi masyarakat ASEAN," tuturnya.
Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN, yakni terkait one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.
Dalam Sidang ASCC ke-29, Menko PMK menambahkan, para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.
"Mari perkuat kerja sama kita dalam mendorong relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya," kata Menko Muhadjir.
Baca juga: ASCC 2023 sepakati empat komitmen untuk dibahas di KTT ASEAN
Baca juga: Menko PMK pimpin sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29
Baca juga: Menko PMK: Indonesia buka pintu kolaborasi demi kesejahteraan ASEAN
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
Tags: