Yellen: Krisis konstitusional jika Kongres AS gagal naikkan pagu utang
8 Mei 2023 10:28 WIB
Foto Dokumen: Menteri Keuangan AS Janet Yellen mendengarkan pertanyaan wartawan pada konferensi pers selama Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington, AS, 14 Oktober 2022. ANTARA/REUTERS/Elizabeth Frantz
Washington (ANTARA) - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen pada Minggu (7/5/2023) mengeluarkan peringatan keras bahwa kegagalan Kongres untuk bertindak pada plafon utang dapat memicu krisis konstitusional yang juga akan mempertanyakan kelayakan kredit pemerintah federal.
Yellen membunyikan alarm atas kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni, ketika dia mengatakan pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihannya.
Negosiasi tentang masalah tersebut tidak boleh dilakukan "dengan senjata di kepala rakyat Amerika", kata Yellen kepada program ABC "This Week".
Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik bulan lalu mengesahkan RUU yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS, tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Biden dan rekan-rekannya dari Demokrat.
Biden sedang bersiap untuk bertemu pada Selasa (9/5/2023) di Gedung Putih dengan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, Pemimpin Minoritas Senat Republik Mitch McConnell dan pejabat top kongres Demokrat untuk membahas masalah tersebut.
"Ini tugas Kongres untuk melakukan ini. Jika mereka gagal melakukannya, kita akan mengalami bencana ekonomi dan keuangan yang kita buat sendiri," kata Yellen.
"Dan kita tidak boleh sampai pada titik di mana kita perlu mempertimbangkan apakah presiden dapat terus menerbitkan surat utang. Ini akan menjadi krisis konstitusional," tambah Yellen, menyinggung penggambaran kekuasaan eksekutif dan legislatif di bawah Konstitusi AS.
Biden dengan tegas mengatakan dia tidak akan bernegosiasi tentang kenaikan pagu utang, tetapi akan membahas pemotongan anggaran setelah batas baru disahkan. Kongres sering kali memasangkan kenaikan plafon utang dengan ukuran anggaran dan pengeluaran lainnya.
Washington secara teratur menetapkan batas pinjaman federal. Saat ini, plafon tersebut setara dengan kira-kira 120 persen dari hasil ekonomi tahunan negara tersebut. Utang mencapai batas itu pada Januari dan Departemen Keuangan telah mempertahankan kewajiban hanya dalam batas, tetapi pada Juli atau Agustus, Washington harus berhenti meminjam sama sekali.
Di bawah skenario itu, gelombang kejut dapat mengguncang pasar keuangan global karena investor mempertanyakan nilai obligasi AS, yang dipandang sebagai salah satu investasi teraman dan berfungsi sebagai landasan bagi sistem keuangan dunia.
RUU yang disahkan DPR akan memangkas pengeluaran ke tingkat 2022 dan kemudian membatasi pertumbuhan sebesar 1,0 persen per tahun, mencabut beberapa insentif pajak untuk energi terbarukan dan memperketat persyaratan kerja untuk beberapa program anti-kemiskinan.
Pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer pekan lalu mulai membuka jalan bagi pemungutan suara untuk RUU yang akan menangguhkan batas utang pemerintah selama dua tahun tanpa syarat. Tetapi Partai Republik di Senat dan DPR mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih tindakan seperti itu.
Sekelompok 43 Senator Republik pada Sabtu (6/5/2023) mengatakan mereka menentang pemungutan suara pada RUU yang hanya menaikkan plafon utang AS tanpa menangani prioritas lain, menunjukkan bahwa mereka dapat memblokir rencana semacam itu dari Demokrat.
Legislasi akan membutuhkan 60 suara untuk diproses di Senat dengan 100 kursi. Dengan hanya mayoritas Demokrat 51-49 di Senat, Schumer akan membutuhkan dukungan dari setidaknya sembilan Republikan untuk mencapai ambang batas 60 suara untuk memajukan undang-undang tersebut.
Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat DPR, berbicara di program NBC "Meet the Press," mengatakan Biden telah memperjelas bahwa mungkin ada percakapan dengan anggota parlemen tentang pengeluaran, investasi, dan pendapatan, tetapi tindakan yang bertanggung jawab adalah menaikkan plafon utang.
"Kita harus memastikan bahwa Amerika membayar tagihannya untuk menghindari gagal bayar utang kita yang berbahaya dengan cara yang akan meledakkan ekonomi Amerika Serikat," kata Jeffries.
Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo juga menggarisbawahi potensi gagal bayar.
"Kegagalan adalah bencana besar bagi Amerika Serikat," kata Adeyemo kepada"The Sunday Show" MSNBC. "Jika kami gagal membayar utang kami, itu akan berdampak buruk pada suku bunga."
Baca juga: AS belum pernah gagal bayar utang meski capai 31,45 triliun dolar AS
Baca juga: Analis: Ada indikasi peralihan dana asing ke Amerika
Baca juga: Berawal dari Amerika Serikat, krisis keuangan menyebar ke Eropa, Asia
Yellen membunyikan alarm atas kemungkinan konsekuensi pasar keuangan jika pagu utang tidak dinaikkan pada awal Juni, ketika dia mengatakan pemerintah federal dapat kekurangan uang tunai untuk membayar tagihannya.
Negosiasi tentang masalah tersebut tidak boleh dilakukan "dengan senjata di kepala rakyat Amerika", kata Yellen kepada program ABC "This Week".
Biden telah meminta Kongres untuk menaikkan pagu utang tanpa syarat. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik bulan lalu mengesahkan RUU yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS, tetapi langkah tersebut termasuk pemotongan pengeluaran besar-besaran selama dekade berikutnya yang ditentang oleh Biden dan rekan-rekannya dari Demokrat.
Biden sedang bersiap untuk bertemu pada Selasa (9/5/2023) di Gedung Putih dengan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, Pemimpin Minoritas Senat Republik Mitch McConnell dan pejabat top kongres Demokrat untuk membahas masalah tersebut.
"Ini tugas Kongres untuk melakukan ini. Jika mereka gagal melakukannya, kita akan mengalami bencana ekonomi dan keuangan yang kita buat sendiri," kata Yellen.
"Dan kita tidak boleh sampai pada titik di mana kita perlu mempertimbangkan apakah presiden dapat terus menerbitkan surat utang. Ini akan menjadi krisis konstitusional," tambah Yellen, menyinggung penggambaran kekuasaan eksekutif dan legislatif di bawah Konstitusi AS.
Biden dengan tegas mengatakan dia tidak akan bernegosiasi tentang kenaikan pagu utang, tetapi akan membahas pemotongan anggaran setelah batas baru disahkan. Kongres sering kali memasangkan kenaikan plafon utang dengan ukuran anggaran dan pengeluaran lainnya.
Washington secara teratur menetapkan batas pinjaman federal. Saat ini, plafon tersebut setara dengan kira-kira 120 persen dari hasil ekonomi tahunan negara tersebut. Utang mencapai batas itu pada Januari dan Departemen Keuangan telah mempertahankan kewajiban hanya dalam batas, tetapi pada Juli atau Agustus, Washington harus berhenti meminjam sama sekali.
Di bawah skenario itu, gelombang kejut dapat mengguncang pasar keuangan global karena investor mempertanyakan nilai obligasi AS, yang dipandang sebagai salah satu investasi teraman dan berfungsi sebagai landasan bagi sistem keuangan dunia.
RUU yang disahkan DPR akan memangkas pengeluaran ke tingkat 2022 dan kemudian membatasi pertumbuhan sebesar 1,0 persen per tahun, mencabut beberapa insentif pajak untuk energi terbarukan dan memperketat persyaratan kerja untuk beberapa program anti-kemiskinan.
Pemimpin mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer pekan lalu mulai membuka jalan bagi pemungutan suara untuk RUU yang akan menangguhkan batas utang pemerintah selama dua tahun tanpa syarat. Tetapi Partai Republik di Senat dan DPR mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih tindakan seperti itu.
Sekelompok 43 Senator Republik pada Sabtu (6/5/2023) mengatakan mereka menentang pemungutan suara pada RUU yang hanya menaikkan plafon utang AS tanpa menangani prioritas lain, menunjukkan bahwa mereka dapat memblokir rencana semacam itu dari Demokrat.
Legislasi akan membutuhkan 60 suara untuk diproses di Senat dengan 100 kursi. Dengan hanya mayoritas Demokrat 51-49 di Senat, Schumer akan membutuhkan dukungan dari setidaknya sembilan Republikan untuk mencapai ambang batas 60 suara untuk memajukan undang-undang tersebut.
Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat DPR, berbicara di program NBC "Meet the Press," mengatakan Biden telah memperjelas bahwa mungkin ada percakapan dengan anggota parlemen tentang pengeluaran, investasi, dan pendapatan, tetapi tindakan yang bertanggung jawab adalah menaikkan plafon utang.
"Kita harus memastikan bahwa Amerika membayar tagihannya untuk menghindari gagal bayar utang kita yang berbahaya dengan cara yang akan meledakkan ekonomi Amerika Serikat," kata Jeffries.
Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo juga menggarisbawahi potensi gagal bayar.
"Kegagalan adalah bencana besar bagi Amerika Serikat," kata Adeyemo kepada"The Sunday Show" MSNBC. "Jika kami gagal membayar utang kami, itu akan berdampak buruk pada suku bunga."
Baca juga: AS belum pernah gagal bayar utang meski capai 31,45 triliun dolar AS
Baca juga: Analis: Ada indikasi peralihan dana asing ke Amerika
Baca juga: Berawal dari Amerika Serikat, krisis keuangan menyebar ke Eropa, Asia
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
Tags: