Jayapura (ANTARA News) - Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tommy Mano mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melepas sejumlah pemainya untuk menjalani seleksi Timnas untuk Pra-Piala Asia (PPA) 2015.

"Persipura tidak akan mengirim pemain untuk timnas PSSI," kata Tommy Mano, di Jayapura, Rabu.

Menurut dia, keputusan itu dikarenakan PSSI pimpinan Johar Arifin menilai Klub yang bermarkas di stadion mandala Jayapura itu adalah klub yang ilegal. "Persipura dianggap ilegal oleh PSSI. Tidak mungkin pemain yang berasal dari klub ilegal memperkuat timnas," katanya.

Tommy mano lebih lanjut mengatakan, pihaknya juga telah melayangkan surat penolakan kepada PSSI terkait pemanggilan sejumlah pemain.

"Jadi saya tegaskan, manajeman Persipura tidak pernah mengijinkan pemainnya ikut seleksi timnas. Apabila ada yang mengatakan akan melepas pemain itu tidak benar," tegasnya.

Seperti diberitakan sebealumnya, Persipura Jayapura dan Persidafon Dafonsoro akan melepas pemainnya untuk menjalani seleksi Timnas Pra-Piala Asia 2015, kata Sekjen PSSI Halim Mahfudz di Jakarta, Selasa (8/1).

Sedikitnya delapan pemain Persipura dan dua pemain Persidafon menyatakan siap bergabung bersama pemain lainnya, kata Halim. "Persipura dan Persidafon sudah konfirm. Untuk yang lain kami masih menunggu jawabannya," katanya lagi.

Delapan pemain Persipura itu adalah Ferinando Pahabol, Patrich Wanggai, Immanuel Wanggai, Boaz Salossa, Ian Louis Kabes, Ortizan Salossa, Lukas Mandowen dan Ricardo Salampessy.

Sedangkan dua pemain Persidafon yang akan dipantau langsung pelatih Timnas Nil Maizar adalah Zailani Sibi dan Ronal Setmop.

Menurut dia, untuk Samsul Arif (Persela Lamongan) hingga saat ini belum mendapatkan undangan, sedangkan Bambang Pamungkas (Persija) izin untuk mengurus gaji pemain ISL.

Halim menambahkan, belum ada konfirmasi untuk pemain dari enam klub ISL lainnya yaitu Persib Bandung, Mitra Kukar, Arema Indonesia, Persisam Samarinda, Sriwijaya FC dan Madura United. "Jika menajemen tidak melepaskan pemain untuk timnas maka akan menjadi catatan tersendiri. Selanjutnya dibawa ke rapat Komite Eksekutif," katanya menegaskan.
(KR-DRS/A020)