Padang (ANTARA) - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau menyatakan perguruan tinggi swasta bidang kesehatan cukup kesulitan menerapkan program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbud Ristek.

"Ini (Merdeka Belajar) juga terkendala di perguruan tinggi yang bergerak di bidang kesehatan," kata Kepala LLDIKTI Wilayah X Afdalisma di Padang, Kamis.

Dalam aturannya, penerapan Merdeka Belajar dikecualikan bagi perguruan tinggi bidang kesehatan karena beberapa program studi kesehatan membutuhkan badan pengetahuan (body of knowledge) yang baik dan rigid. Sehingga, sulit bagi mahasiswa untuk keluar dari badan pengetahuannya.

Namun, tetap diberikan ruang untuk belajar di kampus lain atau pada mitra lain selama asosiasi profesinya bisa mengakui sebagai bagian dari koneksi yang dibangun. Sebab, pada dasarnya semua perguruan tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati program Kampus Merdeka.

Apalagi, sebelum program Merdeka Belajar dicanangkan, perguruan tinggi swasta sudah lebih dulu mempraktikkannya dengan mengirimkan mahasiswa magang ke berbagai rumah sakit.

Baca juga: LLDIKTI X sampaikan evaluasi penerapan program Merdeka Belajar

Baca juga: LLDikti sebut kepemimpinan tentukan keberhasilan MBKM di kampus

"Jadi, sebenarnya perguruan tinggi swasta bidang kesehatan bisa mengikuti Merdeka Belajar," kata dia menegaskan.

Menurutnya, penerapan Merdeka Belajar tidak hanya terkendala di perguruan tinggi swasta, namun beberapa perguruan tinggi negeri juga mengalami hal yang sama.

"Ini sudah berjalan namun memang belum maksimal. Saya pikir perguruan tinggi negeri juga seperti itu, pasti ada kendalanya namun kita berusaha meminimalisir," ujarnya.

Untuk memaksimalkan keterlibatan perguruan tinggi swasta bidang kesehatan, LLDIKTI Wilayah X terus menyosialisasikan pentingnya mengikuti program Kemendikbud Ristek.

Selain itu, LLDIKTI juga memiliki program pengawasan, pengendalian dan pembinaan (wasdalbin) yang terus digerakkan ke berbagai perguruan tinggi.

Tujuannya, untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi 20 satuan kredit semester (SKS) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dijalankan perguruan tinggi.

Baca juga: Dirjen Dikti ajak mahasiswa daerah 3T ikut program Kampus Merdeka

Baca juga: LLDIKTI dukung Kalsel bangkit melalui program Merdeka Belajar