Kairo (ANTARA News) - Presiden Mesir Mohamed Moursi akan memecat menteri keuangan dan menteri dalam negeri dalam satu perombakan pemerintahan yang dia janjikan untuk meredam protes publik tentang krisis ekonomi, kata sumber-sumber kabinet Sabtu.

Jenderal Mohamed Ibrahim disebut-sebut akan menggantikan Ahmed Gamal El-Din sebagai menteri dalam negeri dan Al-Mursi Al-Sayed Hegazy akan mengambil alih kementerian keuangan dari Mumtaz al-Saaed, demikian laporan Reuters.

Menurut kantor berita pemerintah MENA, 10 menteri akan dilantik pada Minggu untuk mengisi beberapa jabatan termasuk perlistrikan, lingkungan, komunikasi dan transportasi.

Menurut sumber-sumber kabinet, setidaknya tiga dari menteri-menteri baru itu berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan yang dipimpin Moursi, sayap politik kelompok Ikhwanul Muslimin.

"Menteri-menteri baru dari Ikhwanul Muslimin akan memimpin kementerian-kementerian transportasi, pembangunan lokal dan pasokan," kata satu sumber kabinet seperti dikutip Reuters.

Seorang pejabat Ikhwanul Muslimin, yang tidak bersedia disebutkan namanya, menolak mengatakan berapa jumlah menteri baru yang berasal dari Ikhwanul Muslimin tetapi mengatakan menteri keuangan "dianggap dekat dengan kami karena pengalamannya dalam keuangan Islam".

Kelompok-kelompok pemuda oposisi, April Enam, dalam satu pernyataan mengatakan bahwa perubahan-perubahan itu tidak cukup dan "tidak akan menyelesaikan (masalah-masalah Mesir)".

Sebagian besar kelompok oposisi mendesak seluruh anggota kabinet dipecat dan digantikan dengan para menteri baru dengan lebih banyak teknokrat dan mewakili dari semua partai politik.

Nilai pound Mesir terus turun sejak pemberontakan tahun 2011 yang telah menggulingkan Hosni Mubarak. Pada Kamis pekan lalu, nilainya terhadap dolar AS turun tiga persen lebih.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan akan mengirim Direktur IMF Timur Tengah dan Asia Tengah Masood Ahmed ke Mesir untuk membicarakan perjanjian pemberian pinjaman dengan para pejabat pada Senin.

Perundingan tentang permintaan pinjaman itu bulan lalu ditunda atas permintaan Kairo karena negara itu sedang dilanda protes publik.

(H-RN)