Pemerintah terus kawal kuota BBM bersubsidi

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan berusaha mengawal kuota BBM bersubsidi pada tahun ini dengan menggalakkan program konversi BBM ke BBG serta pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

"Kami akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah maupun kendaraan operasional di wilayah perkebunan dan pertambangan serta meningkatkan program konversi BBM ke BBG," kata Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Eddy Hermantoro, di Jakarta, Rabu.

Pada tahun ini, menurut dia, pemerintah akan lebih menggencarkan program konversi BBM ke BBG melalui penguatan tim dan melibatkan swasta.

"Swasta akan dilibatkan dari sisi bengkel untuk pemasangan alat pengkonversi BBM ke BBG di kendaraan (kit pengubah), penyaluran BBG, hingga pembangunan SPBG," ujarnya.

Anggaran konversi BBG yang dialokasikan dari APBN tahun ini, kata Hermanto, mencapai Rp 400 miliar. Niat pemerintah menggalakkan pemakaian BBG terhalang jumlah SPBG yang cuma sedikit sehingga masyarakat malas mengubah sistem pembakaran kendaraannya.

"Anggaran tersebut hanya cukup untuk membangun pipa penyaluran gas, sementara pembangunan SPBG harus mendorong PT Pertamina (Persero) maupun pihak swasta. Dana pembangunan SPBG berasal dari badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, bukan dana APBN. Jika ada tambahan dana, bisa saja dialokasikan dalam APBNP 2013," paparnya.

Sampai saat ini, program konversi BBM ke BBG masih mengalami kendala karena impor kit pengubah juga belum berhasil dilakukan karena keterbatasan dana.

Selain itu, pemerintah belum mengeluarkan izin pembangunan SPBG dan membuat pendirian SPBG membutuhkan waktu yang lama.