Pemkab Banyuwangi berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi
29 April 2023 01:58 WIB
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat rapat koordinasi penanganan AKI dan AKB dengan dokter, perawat dan bidan. ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi
Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terus berkomitmen dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dengan melibatkan para dokter dan perawat hingga bidan.
"Sama seperti dengan penanganan stunting, upaya penurunan AKI dan AKB tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penanganannya, baik medis maupun paramedis," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat.
Pemkab Banyuwangi berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya, mengingat pada tahun 2022 terdapat 25 kasus kematian ibu dan 134 kasus kematian bayi.
"Ini PR yang harus kami keroyok secara bersama. Kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita samakan persepsi dan menyatukan langkah untuk meningkatkan jejaring, kecepatan, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB di Banyuwangi," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk mengaku telah menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan AKI dan AKB, yang diikuti direktur RS pemerintah dan swasta, kepala puskesmas, dokter, bidan, serta dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak se-Banyuwangi.
Menurut dia, penguatan jejaring antar fasilitas layanan kesehatan sangatlah penting guna mewujudkan layanan kesehatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Dari hulu, puskesmas sebagai fasilitas layanan dasar bertugas melakukan pelayanan promotif dan preventif. Sementara di hilir, rumah sakit sebagai penerima layanan rujukan bertanggung jawab pada layanan kuratif dan rehabilitatif.
Sebagai langkah promotif dan preventif, Bupati meminta puskesmas melakukan deteksi dini dan pemantauan ibu dan anak sejak pra nikah, setelah menikah, saat hamil, hingga pasca kelahiran.
Sementara untuk peningkatan SDM, dirinya meminta agar dokter Sp.OG dan Sp.A secara rutin membahas permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi bersama puskesmas.
"Dokter obgyn dan anak saya minta lebih rutin berbagi dengan bidan untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan. Apakah treatment yang selama ini kita lakukan sudah tepat atau ada yang perlu dibenahi. Jejaring dan kolaborasi penting, sehingga pemicu AKI dan AKB bisa dideteksi dan dicegah sejak dini," ujar Ipuk.
Dalam penanganan AKI dan AKB, Pemkab Banyuwangi juga melibatkan dr. M. Nasir, Sp.OG (K), yang selama ini banyak menekuni masalah kesehatan ibu hamil dan bayi.
"Sama seperti dengan penanganan stunting, upaya penurunan AKI dan AKB tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penanganannya, baik medis maupun paramedis," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat.
Pemkab Banyuwangi berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya, mengingat pada tahun 2022 terdapat 25 kasus kematian ibu dan 134 kasus kematian bayi.
"Ini PR yang harus kami keroyok secara bersama. Kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita samakan persepsi dan menyatukan langkah untuk meningkatkan jejaring, kecepatan, dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB di Banyuwangi," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk mengaku telah menggelar rapat koordinasi percepatan penurunan AKI dan AKB, yang diikuti direktur RS pemerintah dan swasta, kepala puskesmas, dokter, bidan, serta dokter spesialis obgyn dan dokter spesialis anak se-Banyuwangi.
Menurut dia, penguatan jejaring antar fasilitas layanan kesehatan sangatlah penting guna mewujudkan layanan kesehatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Dari hulu, puskesmas sebagai fasilitas layanan dasar bertugas melakukan pelayanan promotif dan preventif. Sementara di hilir, rumah sakit sebagai penerima layanan rujukan bertanggung jawab pada layanan kuratif dan rehabilitatif.
Sebagai langkah promotif dan preventif, Bupati meminta puskesmas melakukan deteksi dini dan pemantauan ibu dan anak sejak pra nikah, setelah menikah, saat hamil, hingga pasca kelahiran.
Sementara untuk peningkatan SDM, dirinya meminta agar dokter Sp.OG dan Sp.A secara rutin membahas permasalahan kesehatan ibu hamil dan bayi bersama puskesmas.
"Dokter obgyn dan anak saya minta lebih rutin berbagi dengan bidan untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan. Apakah treatment yang selama ini kita lakukan sudah tepat atau ada yang perlu dibenahi. Jejaring dan kolaborasi penting, sehingga pemicu AKI dan AKB bisa dideteksi dan dicegah sejak dini," ujar Ipuk.
Dalam penanganan AKI dan AKB, Pemkab Banyuwangi juga melibatkan dr. M. Nasir, Sp.OG (K), yang selama ini banyak menekuni masalah kesehatan ibu hamil dan bayi.
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
Tags: