London, Inggris (ANTARA) - Pemerintah Inggris akan mempublikasikan usulan yang sudah lama ditunggu untuk mengatasi masalah perjudian pada Kamis (27/4) , sebagai upaya untuk memperbaharui peraturan menyusul maraknya perjudian daring melalui gawai pintar.

Media-media Inggris melaporkan bahwa di antara langkah yang ditetapkan dalam peraturan itu termasuk melarang warga berumur di bawah 25 untuk bertaruh lebih dari dua pounds (Rp 37 ribu) untuk satu kali penarikan, serta memaksa perusahaan-perusahaan judi untuk memonitor ketahanan finansial pemainnya.

"Hari ini saya akan memperbaharui peraturan-peraturan tentang judi di era gawai pintar guna melindungi orang-orang dari kerugian yang ditimbulkan akibat judi," Menteri Kebudayaan, Media, dan Olahraga Lucy Frazer mengatakan di Twitter.

Surat kabar Times mengutip Frazer mengatakan bahwa inisiatif itu bisa membantu 'mengatasi ketimpangan wewenang antara pemain dan operator'.

"Ada beberapa titik buta dalam sistem yang dieksploitasi, membuat para pecandu tetap kecanduan serta memberikan dampak yang tidak proporsional bagi komunitas-komunitas kita yang paling tidak mampu untuk mengikuti hal itu," ujarnya.

Proposal yang ditunggu-tunggu itu juga menjelaskan rencana untuk memungut pajak atas perusahaan-perusahaan judi, yang kemudian dananya akan digunakan untuk membantu para pejudi yang sudah kecanduan, kata koran Sun.

Perubahan-perubahan itu akan menjadi perombakan terbesar atas industri itu setelah Hukum Perjudian pada 2005. Seiring waktu, berbagai perubahan kebiasaan dan perilaku muncul, dan ada peningkatan besar dalam perjudian daring dengan semakin banyaknya orang yang memakai gawai pintar.

Pandemi COVID-19, yang menyebabkan berbagai pembatasan kegiatan, membuat perubahan tersebut semakin tampak. Akhirnya, perusahaan-perusahaan judi, seperti Ladbrokes and Coral, Entain, dan Flutter Entertainment, menuai keuntungan yang sangat besar.

Partai oposisi, yaitu Partai Buruh, mengatakan bahwa peraturan perjudian tidak sesuai seperti harusnya berjalan.

"Kebijakan perjudian oleh pemerintah digerogoti kekacauan, pertikaian, dan penundaan," kata juru bicara Partai Buruh Lucy Powell. "Kita perlu memperbaharui peraturan perjudian agar sesuai dengan era digital."

Komisi Bidang Perjudian, yang mengatur pasar di Inggris, memperkirakan bahwa secara keseluruhan, tingkat masalah perjudian adalah 0.2 persen per tahun dibandingkan Desember 2022. Tapi badan-badan amal menyebutkan bahwa persentase sebenarnya lebih tinggi.

Awal bulan ini, Liga Premier menyatakan bahwa mulai musim 2026-27, klub-klub sepakat untuk berhenti menampilkan logo perusahaan judi sebagai sponsor di bagian depan kostum mereka.

Sumber: Reuters
Baca juga: Liga Inggris larang klub kenakan sponsor judi di jersey
Baca juga: Biaya hidup meroket, sebagian warga Inggris beralih ke judi dan kripto
Baca juga: YouTuber Inggris didenda karena judi game Fifa