Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berencana kembali menggulirkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) pada tahun 2023 untuk yang ke 11 kalinya.

BNPP akan menggerakkan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengintervensi ketertinggalan, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, kesehatan, pendidikan sampai infrastruktur yang tidak layak pada sejumlah wilayah di perbatasan negara dan Lokasi Prioritas (Lokpri), ujar Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan resminya, Kamis.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP dijadwalkan melakukan kunjungan kerja untuk launching Gerbangdutas 2023 ini.

Menko Mahfud dan Mendagri Tito akan menyambangi sejumlah wilayah Lokpri yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku pada 30-31 Mei 2023.

Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah mendapat arahan langsung dari Mendagri Tito selaku Kepala BNPP pada Rabu (26/4) lalu.

Baca juga: BNPP ukur kinerja kementerian membangun kawasan perbatasan negara

Baca juga: Sekretaris BNPP temui Mahfud bahas percepatan PLBN

"Siapkan kegiatan ini (Gerbangdutas) dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan pembangunan nyata yang telah dilakukan pemerintah untuk masyarakat kawasan perbatasan," tutur Zudan mengutip arahan Tito.

Pada prinsipnya, baik Menko Mahfud maupun Mendagri mengapresiasi dan mendukung kegiatan Gerbangdutas ini.

"Bapak Menko Mahfud dan Mendagri Tito sangat mengapresiasi terhadap rencana Gerbangdutas ini dan meminta BNPP untuk mempersiapkan segala teknis dan menjadwalkan persiapan dan rangkaian program-program yang akan diluncurkan untuk mengintervensi pembangunan dan memberantas kemiskinan," tambah Zudan.

Zudan menjelaskan, pada tahun 2022, jumlah penduduk di MBD tercatat sebanyak 82.187 orang. Isu strategis di Kabupaten MBD meliputi aksesibilitas dan kesulitan geografis wilayah serta konektivitas antar wilayah yang belum optimal dan belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan dan belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa.

"Kami juga akan mendorong inovasi dan kreativitas birokrasi di MBD," kata Zudan.

Zudan juga menjelaskan bahwa di MBD terdapat 12 Lokpri berbasis kecamatan dan 6 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

12 Lokpri tersebut yakni Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Mindona Hiera, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Wetar, Kecamatan PP Terselatan, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Pulau Masela, Kecamatan Pulau Lakor, Kecamatan Wetar Utara, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Kisar Utara.

Sedangkan, 6 Pulau PPKT yang berpenduduk adalah Pulau Masela, Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Lirang.

"Angka kemiskinan di MBD pada 2022 tercatat sebanyak 27,64 persen, menurun dari angka pada 2021 yang tercatat 29,55 persen. Sedangkan prevalensi stunting tercatat 11,2 persen dan jumlah anak putus sekolah sebanyak 138 orang," paparnya.