Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis mampu menekan angka prevalensi anak lahir dalam keadaan kerdil (stunting) di provinsi itu menjadi 14 persen pada 2024.

"Selama dua tahun ini mudah-mudahan bisa kita capai dengan upaya-upaya yang sekarang kami lakukan," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DIY Endang Pamungkasiwi di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Endang, prevalensi kasus stunting di DIY pada 2019 mencapai 21,04 persen, kemudian menjadi 17,3 persen pada 2021, dan kembali menurun pada 2022 menjadi 16,4 persen.

Sementara itu, pada puncak peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 di Lapangan Merdeka Medan, Sumatra Utara pada 7 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting (kekerdilan) pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen di 2024.

Baca juga: BKKBN gelontor Rp32,9 miliar untuk penanggulangan stunting di DIY

Baca juga: BKKBN: Turunkan stunting bantu amankan bonus demografi DIY

"Mudah-mudahan mendapat dukungan dari lintas sektor sehingga dalam dua tahun ini kami bisa menurunkan 2,4 persen sehingga memenuhi target yang dicanangkan presiden," kata Endang.

Menurut Endang, kasus stunting di DIY bukan hanya terjadi di pelosok desa, tetapi merata hingga wilayah perkotaan.

"Hampir merata, artinya di kota ada, di perdesaan juga ada," ujar dia.

Seluruh desa di DIY, kata dia, telah memiliki Tim Percepatan Pengurangan Stunting (TPPS) yang bertugas melakukan intervensi kesehatan dan non-kesehatan, antara lain terkait pemberian makanan tambahan, pemberian tablet atau multivitamin, serta pelayanan kesehatan lain.

Sementara intervensi non-kesehatan diantaranya terkait upaya edukasi gaya hidup sehat hingga penyediaan data stunting.

Penanganan stunting, kata dia, juga dilakukan bersinergi bersama Kemenag DIY dengan mengedukasi para calon pengantin.

"Edukasi tiga bulan sebelum menikah supaya nanti ada intervensi-intervensi yang dilakukan pada para calon pengantin terutama dari sisi kesehatannya sehingga kalau mereka hamil kondisi fisik sudah siap," kata dia.

Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan pada tahun 2023 menggelontorkan anggaran sebesar Rp32,9 miliar untuk penanggulangan stunting di DIY.*

Baca juga: BKKBN gandeng penyuluh agama di DIY percepat penurunan angka stunting

Baca juga: 1.000 bidan di DIY digandeng BKKBN tekan angka stunting