Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki mengatakan tren belanja APBN di Kalbar sampai dengan 31 Maret 2023 terjaga positif.

"Bersyukur tren belanja negara dalam APBN Kalbar positif. Hingga Maret 2023 realisasi sudah tercapai sebesar Rp6.342,78 miliar atau sebesar 21,09 persen dari total pagu anggaran,"ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan realisasi belanja APBN di Kalbar tersebut ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp1.784,89 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.557,89 miliar.

"Serapan belanja yang meningkat dibanding tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi Kalbar," kata dia.

Ia menambahkan adapun dari sisi TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalbar sampai Maret 2023 berdasarkan data pencatatan Pemda adalah sebesar Rp2.490,81 miliar atau 77,11 persen dari total pendapatan APBD.

"Sementara berdasarkan data yang tercatat di OMSPAN adalah sebesar Rp4.557,89 miliar dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalbar,"jelasnya.

Menurut dia, beberapa hambatan realisasi belanja di triwulan I ini di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya karena cuaca dan kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material dan juga beberapa material juga masih menunggu kiriman

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN di awal tahun ini terdapat pada pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa. Yang mana persyaratan Kemenperin terkait syarat TKDN 25 persen untuk pengadaan sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan.

"Sedangkan beberapa barang tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan," ungkapnya.