Anbar, Irak (ANTARA News) - Puluhan ribu warga Sunni memblokade rute perdagangan utama Irak menuju Suriah dan Yordania, Rabu, hari keempat demonstrasi menentang Perdana Menteri Nuri al-Maliki.

Unjuk kekuatan besar-besaran itu menandai peningkatan protes yang meletus pekan lalu setelah pasukan Irak menangkap para pengawal Menteri Keuangan Rafaie Esawi (Sunni).

"Rakyat ingin menjatuhkan rejim," teriak ribuan pemrotes di wilayah berpenduduk Sunni, Anbar, mengumandangkan slogan yang digunakan dalam pemberontakan rakyat yang menggulingkan para pemimpin Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman.

Dengan mengibarkan bendera lama Irak yang diganti setelah pemerintah Saddam Hussein (Sunni) digulingkan oleh invasi pimpinan AS pada 2003, pemrotes duduk di jalan, menutup rute perdagangan utama antara Irak, Yordania dan Suriah.

Protes lain yang lebih kecil diadakan di kota Samarra di provinsi berpenduduk Sunni, Salahuddin, yang terletak di dekat Anbar.

Penahanan para pengawal Esawi dilakukan beberapa jam setelah Presiden Jalal Talabani, seorang Kurdi yang menjadi penengah antara kelompok-kelompok Sunni, Syiah dan Kurdi, pergi ke Jerman untuk perawatan karena penyakit stroke yang bisa mengakhiri pengaruhnya atas perpolitikan Irak.

Dalam pernyataan kepada para pemrotes, Esawi mengatakan, penahanan pengawalnya bermotif politis dan Maliki dengan sengaja menyulut perselisihan.

Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni.

Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni.

Para ulama Sunni memperingatkan bahwa Maliki sedang mendorong perpecahan sektarian, dan pemrotes memadati jalan-jalan Irak dengan membawa spanduk yang mendukung Hashemi dan mengecam pemerintah.

Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada 19 Desember 2011 setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jendral Adel Daham mengatakan pada jumpa pers, pengakuan para tersangka yang diidentifikasi sebagai pengawal Hashemi mengaitkan wakil presiden tersebut dengan pembunuhan-pembunuhan dan serangan.

Surat perintah penangkapan itu ditandatangani oleh lima hakim, kata Daham.

Puluhan pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan.

Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad. Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki.

(M014)